Seruan Dunia untuk Palestina Mendominasi Sidang Umum PBB, Tapi Tanpa Tindakan Nyata Israel Masih Kebal dari Hukuman

JawaPos.com — Palestina dan Gaza menjadi tema dominan dalam Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) ke-80 yang berlangsung pekan lalu di New York. 

Dalam pidato para pemimpin dunia, pertemuan Dewan Keamanan PBB, hingga forum sampingan, berbagai negara dari Saint Vincent and the Grenadines, Prancis, hingga Malaysia menyerukan diakhirinya kekejaman Israel di Gaza serta mendukung berdirinya negara Palestina merdeka.

Namun, seruan internasional itu berbanding terbalik dengan situasi di lapangan. Di tengah pekan pertama UNGA, Israel menewaskan sedikitnya 661 warga Palestina di Gaza melalui serangan darat yang kian menggempur Kota Gaza.

Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (2/10/2025), para diplomat dan analis menilai retorika semata tidak cukup untuk menghentikan penderitaan warga Palestina. Advokat HAM mendesak penerapan embargo senjata—yakni larangan penjualan dan pengiriman senjata—serta sanksi ekonomi terhadap Israel sebagai langkah konkret. 

“Situasi terus memburuk karena Israel tetap memiliki akses terhadap senjata dan sumber daya,” kata Varsha Gandikota-Nellutla, Sekretaris Eksekutif The Hague Group.

Dia menegaskan, “Kekuatan ekonomi yang menopang mesin genosida itu masih belum dilemahkan. Israel terus menerima pasokan senjata.”

Di sela Sidang Umum PBB, Australia, Prancis, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini dipandang positif, tetapi dinilai belum cukup tanpa tindakan nyata.

“Ini adalah bukti keteguhan rakyat Palestina yang selama lebih dari 78 tahun bertahan menghadapi genosida dan pembersihan etnis,” ujar Maamoun Hussein, seorang pengunjuk rasa di luar kompleks PBB. 

Dia menegaskan, “Negara-negara itu memiliki kekuatan untuk memberlakukan embargo senjata dan memberi tekanan langsung terhadap Israel, bukan hanya berhenti pada pengakuan simbolis.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, memperingatkan bahwa stabilitas global kini bergantung pada kemampuan dunia menahan Israel dan mewujudkan negara Palestina dengan perbatasan pra-1967.

“Tidak bisa disangkal bahwa apa yang dialami Gaza merupakan bentuk perang pemusnahan etnis,” ujarnya, merujuk pada laporan Komisi Penyelidikan PBB yang mengklaim Israel melakukan genosida.

Kondisi kemanusiaan juga menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menekankan penderitaan anak-anak Palestina yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20 ribu korban sejak Oktober 2023. “Penderitaan ini bukan hal yang tak terelakkan. Ini adalah akibat dari pilihan, tindakan, dan kelalaian, dan pilihan itu bisa diubah,” tegasnya.

Di sisi lain, dukungan politik dan finansial terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) kembali didorong oleh Brasil, Yordania, Spanyol, serta Sekjen PBB Antonio Guterres.

Namun, Direktur UNRWA Philippe Lazzarini menilai langkah-langkah itu masih belum memberikan dampak nyata. “Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana langkah ini diwujudkan menjadi pengaruh yang berdampak di lapangan. Kita belum sampai ke sana,” ujarnya.

Di akhir pekan itu, lebih dari 50 delegasi negara meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang tengah menghadapi tuntutan Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang—menaiki podium.