Pertemuan Kim-Trump Jadi Kemajuan Untuk Perdamaian

JawaPos.com -  Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un di Singapura telah mencapai klimaks. Kedua pemimpin sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi empat poin.

Pernyataan bersama itu memang masih sangat umum, oleh karenanya, Trump dan Kim sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan mereka dengan pembahasan yang lebih teknis. Melibatkan Menteri Luar Negeri AS dan pejabat tinggi dari Korut.

Terlepas dari keseriusan dan tindak lanjut penjabaran pertemuan AS-Korut menurut Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, peristiwa tersebut adalah momentum yang sangat bersejarah. Karena niat Presiden Kim menghentikan program nuklirnya harus dihargai.

"Bagi sebuah negara, yang perlu kita lihat adalah niatnya," kata Moeldoko kepada wartawan, usai berbuka puasa di Jakarta, Rabu (13/6) sore.

Dalam hal politik luar negeri, dikatakan Moeldoko, niat sebuah negara adalah hal yang sangat perlu diperhitungkan. Misalnya, mengukur niat sebuah negara untuk menginvasi negara lain. Atau, niatan untuk perdamaian. "Ketika mau berperang, niat itu yang perlu kita kenali," kata purnawirawan jenderal bintang empat TNI AD itu.

Ketika masih aktif menjadi Panglima TNI, ia pernah menghadiri pertemuan di AS. Pada kesempatan itu, dirinya diminta agar Indonesia turut aktif menjaga keseimbangan keamanan akibat aktivitas pengayaan nuklir di semenanjung Korea.

"Karena harus diakui, pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini berimplikasi pada psikologis negara-negara tetangganya," kata Moeldoko.

Setelah mengenali niat sebuah negara, sambung Moeldoko, langkah selanjutnya adalah komunikasi. Sebagai contoh, ia menceritakan tentang ketegangan yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal perbatasan di Kalimantan. "Saya tetap segaris dengan pemerintah, bahwa Malaysia harus membongkar fasilitasnya di perbatasan."

Di sisi lain, sebagai panglima, ia juga berdiplomasi dengan militer negara tetangga itu. Diplomasi agar tak terjadi gesekan, di kedepankan. Sebelum ada keputusan politik dari negara, menurutnya, tentara tidak boleh bertindak sendirian.