Xi Jinping Sentil Konsep Demokrasi Negara Barat, Picu Perang Ukraina

JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping menyindir dan mengkritik keras konsep demokrasi negara Barat. Ia menilai prinsip demokrasi itu telah menyebabkan perang, kekacauan, dan membuat manusia di seluruh dunia sampai mengungsi.

Berbicara di sesi studi Politbiro pada Februari, Xi mengatakan beberapa negara Barat secara paksa mempromosikan konsep dan sistem demokrasi dan hak asasi manusia oleh Barat. Xi tidak menyebutkan nama negara mana pun. Beijing dalam beberapa bulan terakhir tidak menyalahkan AS atas perang Ukraina dan tantangan yang ditimbulkan oleh pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban. Perang saudara di Syria dan masalah keamanan di Irak juga sering menjadi topik pembicaraan Tiongkok dalam konteks ini.

Pidato itu muncul ketika Tiongkok terus menegaskan narasi hak asasi manusianya sendiri, di tengah meningkatnya kritik internasional atas berbagai masalah termasuk kebijakannya di Xinjiang, Hongkong, dan Tibet. Xi mengepalai panel beranggotakan 25 orang yang merupakan badan pembuat keputusan tertinggi Partai Komunis.

"Demokrasi dan hak asasi manusia bukan untuk hiasan," kata Xi dalam pidatonya di depan 24 anggota Politbiro lainnya.

"Beberapa negara Barat dalam beberapa tahun terakhir menghadapi keberpihakan politik yang sengit, pelanggaran kepercayaan pemerintah, kekacauan sosial, dan wabah virus yang tidak terkendali," kata Xi.

“Polarisasi politik, kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, dan antagonisme etnis telah meningkat. Rasisme, populisme, dan xenofobia telah merajalela, dan masalah hak asasi manusia menjadi semakin menonjol,” katanya.

Dia juga meminta para pejabat untuk berpartisipasi aktif dalam urusan hak asasi manusia PBB. Xi meningkatkan pengaruh Tiongkok pada lembaga hak asasi manusia multilateral tersebut. Beijing semakin ofensif dalam perang narasi hak asasi manusia dan bekerja sama dengan 69 negara.

Kuba mengatakan kepada dewan bahwa Xinjiang, Hongkong, dan Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Pernyataan bersama itu muncul sebagai tanggapan terhadap Belanda, Amerika Serikat, dan 45 negara anggota Barat lainnya yang meningkatkan keprihatinan serius tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang.

Pada Februari lalu, Beijing merilis sebuah laporan berjudul 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat pada 2021'. Laporan Beijing menyebutkan bagaimana manipulasi politik oleh AS menyebabkan lonjakan tajam dalam kematian akibat Covid-19, penembakan massal, hingga demokrasi palsu merampas hak politik rakyat.