Pejabat Senior OpenAI George Osborne Peringatkan Negara yang Enggan Mengadopsi AI Berisiko Tertinggal dan Kehilangan Daya Saing

JawaPos.com — Pergeseran pusat kekuatan ekonomi global kian ditentukan oleh kemampuan negara mengadopsi kecerdasan buatan (AI). Dalam lanskap kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, adopsi AI tidak lagi dipandang sebagai pilihan kebijakan teknologi, melainkan strategi mempertahankan daya saing nasional.

George Osborne, pejabat senior OpenAI sekaligus mantan Menteri Keuangan Inggris, menyampaikan peringatan tersebut saat berbicara dalam AI Impact Summit di New Delhi. Dia kini memimpin program “for countries” di OpenAI, perusahaan kecerdasan buatan berbasis di San Francisco dengan valuasi sekitar USD 500 miliar atau setara Rp 8.460 triliun (kurs Rp 16.920 per dolar AS).

Dilansir dari The Guardian, Kamis (19/2/2026), Osborne dalam AI Impact Summit di New Delhi menekankan bahwa adopsi AI bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis. “Jangan sampai tertinggal,” katanya. Dia memperingatkan, tanpa strategi AI yang serius, negara dapat kehilangan daya tarik ekonomi sehingga tenaga kerja memilih berpindah ke ekosistem yang lebih maju secara teknologi.

Osborne menyoroti dilema strategis negara-negara di luar Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, yang harus menyeimbangkan kebutuhan mengikuti revolusi teknologi dan menjaga kedaulatan nasional. “Banyak negara pada dasarnya menghadapi dua tantangan yang bertentangan sekaligus,” ujarnya. 

Kekhawatiran tertinggal menimbulkan pertanyaan kritis: “Apakah kita melewatkan revolusi teknologi besar ini? Bagaimana kita menjadi bagian darinya? Bagaimana memastikan perusahaan dan masyarakat kita merasakan manfaatnya?”

Pada saat yang sama, ketergantungan pada sistem AI yang dikendalikan dari negara lain menimbulkan risiko bagi kedaulatan mereka. Osborne menekankan, “Ada bentuk kedaulatan lain, yaitu: jangan sampai tertinggal, karena jika itu terjadi Anda akan menjadi negara yang lebih lemah, lebih miskin, dan tenaga kerja Anda akan enggan untuk tetap tinggal.”

Pernyataan tersebut muncul ketika penasihat senior AI Gedung Putih, Sriram Krishnan, menegaskan ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi teknologi. “Kami ingin memastikan dunia menggunakan model AI kami,” katanya dalam forum yang sama. Dia juga mengkritik regulasi Uni Eropa, seraya menyatakan, “EU AI Act tidak benar-benar kondusif bagi wirausaha yang ingin membangun teknologi inovatif,” dan menegaskan akan terus menyuarakan penolakannya.

Meski demikian, narasi bahwa hanya dua negara adidaya yang mampu memimpin AI tidak sepenuhnya diterima. Mark Surman dari Mozilla menyebut, “Gagasan bahwa negara selain Tiongkok dan Amerika Serikat tidak akan mampu membangun sesuatu yang besar sebenarnya merupakan premis yang keliru. Itu hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan di dua negara tersebut.”

Pandangan serupa datang dari Afrika. Kevin Degila dari badan digital pemerintah Benin menegaskan, “Bagi kami, ini bukan soal Amerika Serikat atau Tiongkok. Kami adalah orang Afrika dan tugas kami adalah berkolaborasi untuk membangun AI kami sendiri.” Dia juga menyebut, “Negara kami mengembangkan sistem AI publik berbasis 64 bahasa lokal, serta memadukan teknologi Amerika dan Tiongkok dengan kumpulan data domestik.” Menurutnya, “Anthropic dan OpenAI tidak menjangkau para petani.”

Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, yang kini menjabat sebagai penasihat senior di Microsoft dan perusahaan kecerdasan buatan Anthropic, menekankan urgensi kepemimpinan politik. “Jika Anda seorang perdana menteri, hanya ada beberapa hal yang bisa Anda dorong secara pribadi, dan ini harus menjadi salah satunya. AI bukan isu masa depan. Ini isu yang harus ditindaklanjuti hari ini,” ujarnya.

Dengan demikian, peringatan Osborne bukan sekadar soal adopsi teknologi, melainkan tentang posisi strategis negara dalam arsitektur ekonomi global yang tengah dibentuk oleh kecerdasan buatan.