Ancaman Lintas Batas Kian Meluas, Ini Peran Penting Kolaborasi Negara-Negara Dunia dalam Menangani Terorisme yang Mengancam Stabilitas Global

Rapat dalam UNCCT pada Oktober 2023, sebagai bentuk kerja sama dalam memerangi terorisme global (Dok. UNCCT)

JawaPos.com - Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketakutan dalam masyarakat, mengguncang stabilitas nasional, dan menghambat pembangunan ekonomi di berbagai negara. Dalam menghadapi ancaman lintas batas ini, kolaborasi internasional menjadi salah satu kunci utama untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme yang semakin berkembang.

Definisi dan Bentuk Terorisme

Dikutip dari Britannica, terorisme merupakan penggunaan kekerasan secara terencana untuk menciptakan rasa takut di masyarakat guna mencapai tujuan politik tertentu. Aksi teror dilakukan oleh berbagai kelompok, mulai dari organisasi politik, kelompok nasionalis dan keagamaan, hingga lembaga negara seperti militer atau intelijen. Bentuk terorisme pun beragam, mulai dari pengeboman, penyerangan bersenjata, pembajakan, hingga penyanderaan. 

Sasaran mereka bisa berupa warga sipil, aktor negara, maupun infrastruktur publik. Terorisme menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat dunia karena setiap insiden kerap menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam.

Peran Teknologi dalam Perkembangan Terorisme

Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perkembangan teknologi pada pertengahan dan akhir abad ke-19 memainkan peran penting dalam peningkatan aktivitas terorisme. Ketersediaan bahan peledak seperti dinamit memudahkan kelompok teroris untuk melancarkan aksinya secara luas. Selain itu, kemajuan komunikasi massa seperti telegraf dan mesin cetak bertenaga uap memungkinkan penyebaran berita dan ide secara cepat lintas negara, sehingga menginspirasi kelompok-kelompok di wilayah lain untuk melakukan aksi serupa.

Kemajuan transportasi seperti kereta api komersial dan kapal uap juga memudahkan pergerakan kelompok teroris dan penyebaran ideologi radikal. Di era modern, perkembangan teknologi digital semakin memperluas ancaman baru, mulai dari penyebaran propaganda ekstrem melalui internet, hingga rekrutmen secara online.

Kasus Terorisme

Menurut Our World in Data, sekitar 20.000 orang meninggal akibat terorisme pada tahun 2019. Perbedaan tingkat terorisme sangat mencolok di seluruh dunia. Pada tahun 2020, hampir separuh korban jiwa akibat terorisme berasal dari Afghanistan dan pada 2016 Irak menjadi negara paling terdampak dengan jumlah korban sepertiga dari kematian global. Sementara itu, di Eropa Barat dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa kematian akibat terorisme semakin menurun.

Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme

Untuk menghadapi ancaman lintas batas ini, berbagai negara dan organisasi internasional menjalin kolaborasi dalam memberantas terorisme. United Nations Counter-Terrorism Centre (UNCCT) menjadi salah satu lembaga utama yang mempromosikan kerja sama internasional dan mendukung negara-negara anggota dalam menerapkan Global Counter-Terrorism Strategy. 

Dilansir dari situs resmi PBB, Under-Secretary-General memberikan arahan strategis dalam upaya kontra-terorisme. Pada tahun 2018, Sekretaris Jenderal PBB meluncurkan UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact, kerangka koordinasi yang menyatukan 46 entitas PBB, INTERPOL, WCO, serta Financial Action Task Force (FATF). Melalui delapan Inter-Agency Working Groups, kolaborasi ini memperkuat pencegahan ekstremisme kekerasan di berbagai negara.

Hingga saat ini, UNCCT telah melaksanakan lebih dari 80 proyek sejak 2012 dan sedang menjalankan 40 program peningkatan kapasitas yang mencakup 71 negara anggota. Fokus utama mereka tertuju pada kawasan Afrika, Timur Tengah, serta Asia Tengah dan Selatan yang paling rentan terhadap ancaman terorisme.

Selain lembaga PBB, The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) juga berperan penting dalam memperkuat kebijakan global melawan terorisme. Lembaga independen ini mengedepankan kebijakan berbasis bukti yang berlandaskan hak asasi manusia dan supremasi hukum.