Protes Mahasiswa Paksa Parlemen Timor Leste Batalkan Mobil Dinas Mewah Rp 2 M per Unit

Aksi demonstrasi di Timor Leste menolak pembelian mobil dinas mewah untuk anggota dewan. (AFP/Valentina Dariell De Sousa)

JawaPos.com-Rencana pengadaan mobil dinas mewah bagi anggota parlemen Timor Leste akhirnya dibatalkan. Keputusan tersebut menyusul gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil di Dili. 

Baca Juga: Shell Tanggapi Isu Kelangkaan BBM Berujung Karyawan Terancam PHK: Kami Melakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional 

Kebijakan yang awalnya disahkan dalam anggaran 2025 itu dinilai tidak sejalan dengan kondisi rakyat. Betapa tidak, dilansir dari ABC, dikatakan lebih dari 40 persen penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan.

Rencana tersebut semula mengalokasikan dana untuk membeli Toyota Prado seharga lebih dari Rp 2 miliar per unit bagi 65 anggota parlemen. Namun, aksi ribuan mahasiswa yang memadati kawasan Gedung Parlemen Nasional di Dili pada awal pekan ini membuat sejumlah partai politik mengubah sikapnya.

Dalam pernyataan bersama, Partai Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Demokrat, dan partai Enrich the National Unity of the Sons of Timor menegaskan bahwa pembelian mobil "tidak mencerminkan kepentingan publik" dan sepakat untuk meminta pembatalan.

Sebelumnya, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah sebagian massa melempari gedung parlemen dengan batu. Polisi menembakkan gas air mata, menyebabkan sedikitnya empat orang luka-luka. 

Meski demikian, tekanan publik justru semakin kuat hingga memaksa parlemen meninjau ulang keputusan tersebut.

Selain itu, pengadaan mobil dinas baru dianggap simbol jarak antara elite politik dan rakyat. "Kami meminta anggota parlemen membatalkan keputusan pembelian demi perbaikan diri bangsa," ujar Leonito Carvalho, mahasiswa Universitas da Paz, dalam orasi.

Timor Leste, negara muda yang merdeka dari Indonesia pada 2002, masih menghadapi tantangan serius: pengangguran, gizi buruk, dan ketergantungan tinggi pada minyak. 

Keputusan parlemen membatalkan pembelian mobil mewah ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah penting untuk meredam ketidakpuasan publik sekaligus mengembalikan fokus pada agenda kesejahteraan rakyat. (*)