Gaza dan Iran Picu Krisis Diplomatik: Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi terhadap Israel di Tengah Ketegangan Regional

Kamp tenda bagi warga Palestina yang mengungsi membentang di antara puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di bagian barat Kota Gaza, Sabtu (21/6/2025).

JawaPos.com - Tekanan terhadap Israel kini datang dari dua arah sekaligus. Satu sisi, Israel mendapat kecaman internasional atas operasi militernya di Gaza dan tindakan kekerasan pemukim di Tepi Barat. Di sisi lain, terjadi peningkatan ketegangan regional dengan Iran, yang di dalamnya termasuk ancaman konflik terbuka yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia.

Di tengah situasi ini, Uni Eropa mulai mempertimbangkan langkah-langkah nyata untuk meninjau ulang hubungan strategisnya dengan Israel, terutama melalui jalur ekonomi dan diplomatik.

Selama ini, dukungan militer dan politik dari Amerika Serikat menjadi pilar utama posisi Israel di arena internasional. Namun secara ekonomi, Eropa justru merupakan mitra yang lebih dekat dan signifikan. 

Baca Juga: Presiden Iran Masoud Pezeshkian Umumkan Akhir Perang 12 Hari dengan Israel

Sekitar sepertiga perdagangan Israel terjadi dengan Uni Eropa, yang juga menjadi sumber utama pendanaan riset ilmiah lewat program Horizon, serta destinasi utama wisata dan kerja sama akademik warga Israel.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (25/6/2025), peningkatan korban sipil di Gaza dan kekerasan para pemukim ekstremis telah mengubah opini publik di banyak negara Eropa, serta mendorong sejumlah pemerintahan untuk mempertimbangkan respons kebijakan yang lebih tegas. "Geografi tidak berubah, dan tidak adanya mitra regional kecuali UEA berarti Eropa akan selalu menjadi gerbang utama," ujar seorang diplomat Barat.

Seiring meningkatnya tekanan dari dalam negeri, konsensus politik di Uni Eropa yang selama ini relatif lunak terhadap Israel mulai goyah. Josep Borrell, mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, secara terbuka mengkritik ketidaktegasan kebijakan blok tersebut.

"Jika Anda bisa tinggal di permukiman ilegal dan tetap bepergian bebas ke Eropa serta mengekspor produk, bagaimana kita berharap mereka menganggap serius kecaman kita?" ujarnya, merujuk pada minimnya tindakan nyata yang menyertai kecaman diplomatik selama ini.

Pergeseran politik ini juga terlihat dari langkah negara-negara Eropa yang dulunya sangat mendukung Israel. Prancis mulai mempertimbangkan pengakuan sepihak atas negara Palestina, sementara Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel. 

Di tingkat Uni Eropa, blok tersebut menyepakati sanksi terhadap pemukim ekstremis di Tepi Barat. Bahkan Belanda—yang selama ini menjadi salah satu sekutu paling setia Israel—secara resmi meminta peninjauan ulang atas potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Israel.

Pasal 2 Perjanjian Asosiasi UE-Israel menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi adalah elemen esensial kerja sama kedua pihak. Dukungan atas evaluasi ini datang dari 17 negara anggota Uni Eropa—jumlah yang mengejutkan dan mengindikasikan kekhawatiran yang meluas. 

"Ada perasaan yang tumbuh bahwa kecuali Eropa menetapkan harga atas pengabaian Israel terhadap kekhawatiran kita, mereka akan terus menganggap kita remeh," kata seorang diplomat Eropa.

Meskipun laporan internal UE belum menyerukan sanksi langsung, temuan sementara mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. "Situasi [di Gaza] terus memburuk, dan mayoritas warga Eropa menginginkan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Bahkan di Jerman, tiga dari empat orang mendukung penghentian penjualan senjata ke Israel," ujar Borrell.

Namun, untuk menghentikan seluruh perjanjian asosiasi diperlukan suara bulat seluruh negara anggota—sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu dekat. Meski begitu, beberapa komponen seperti akses bebas bea dan dana riset dapat ditangguhkan dengan dukungan mayoritas kualifikasi. 

Di sisi lain, langkah apa pun tetap membutuhkan persetujuan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang meski mengkritik perang dengan menyebut serangan terhadap warga sipil sebagai "menjijikkan", belum secara terbuka mendukung sanksi.