Qasim: Lebih Baik Bunuh Kami daripada Harus Dideportasi ke Myanmar

JawaPos.com - Jafar Alam duduk di sebuah toko kelontong kecil di kamp pengungsi Rohingya di daerah Kalindi Kunj, New Delhi. Seorang petugas polisi yang mengunjungi tenda besar itu telah memintanya untuk mengisi formulir data pribadi enam halaman.

Namun Alam tetap menolak. Sikap itu tentu saja memantik kemarahan petugas polisi yang sudah beberapa kali membujuk para pengungsi untuk segera mengisi formulir tersebut

"Hari ini, jika Anda tidak mau bekerja sama dengan kami, kami tidak akan bekerja sama dengan Anda besok," kata polisi itu, seperti diberitakan Al Jazeera pada Senin (15/10).

Sang petugas pun kemudian berjalan di sekitar kamp mencari pria lain tetapi tidak menemukan banyak karena mayoritas telah pergi bekerja. 30 menit kemudian, ia datang kembali menemui Alam. Meminta hal yang sama. 

"Dia telah datang ke kamp hampir setiap hari selama seminggu dan bersikeras bahwa kami mengisi formulir ini," kata Alam, pengungsi Rohingya 27 tahun yang telah tinggal di India sejak 2012.

"Kami mengatakan kepadanya beberapa kali bahwa kami tidak akan menyerahkan formulir ini atau memberikan data biometrik. Pemerintah India akan mengirim formulir ini ke kedutaan Myanmar dan kemudian kami akan dideportasi secara paksa," ujarnya.

Diketahui, pada tanggal 4 Oktober, tujuh orang Rohingya - Mohammad Jalal, Mokbul Khan, Jalal Uddin, Mohammad Youns, Sabbir Ahamed, Rahim Uddin dan Mohammad Salam, ditangkap pada tahun 2012 karena memasuki India tanpa dokumen, lalu dideportasi ke Myanmar.

“Dalam situasi saat ini, akan lebih baik untuk membunuh kita semua di sini daripada mendeportasi kita, karena kita akan dibunuh di sana,” tambah Noor Qasim, pengungsi rohingya di India berusia 30 tahun.

Deportasi terjadi beberapa jam setelah Mahkamah Agung (MA) India menolak untuk campur tangan dalam pembelaan oleh pengacara pembela Prashant Bhushan untuk mengizinkan mereka tetap di negara itu.

Orang-orang itu diangkut ke kota perbatasan Moreh di negara bagian Manipur, di mana mereka diserahkan ke penjaga perbatasan Myanmar. "Keputusan hari ini oleh Mahkamah Agung menandai hari yang gelap bagi hak asasi manusia di India," kata Aakar Patel dari Amnesty India.

Keputusan ini meniadakan tradisi bangsa India untuk menyediakan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ini membahayakan populasi yang paling teraniaya di dunia dan kehilangan empati apapun.

Langkah itu dilakukan dua hari setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mendesak India untuk mendukung Bangladesh dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada komunitas Rohingya dan mempengaruhi Myanmar untuk melakukan rekonsiliasi.

Sejak itu, ketegangan dan ketakutan mencengkeram kamp pengungsi di Kalindi Kunj, tempat 50 keluarga Rohingya telah tinggal selama beberapa tahun. Mereka takut deportasi ke Myanmar, di mana mereka mengatakan pemerintah akan melemparkan mereka ke penjara atau kamp konsentrasi dengan perlakuan sangat kejam.

"Tujuh orang yang telah dideportasi ke Myanmar berada di penjara India sejak 2012. Setelah deportasi, mereka tidak dikirim kembali ke rumah mereka tetapi dijebloskan ke penjara lagi," kata Alam  kepada Al Jazeera.

Diperkirakan 40.000 orang Rohingya, sebagian besar Muslim, tinggal di India setelah melarikan diri dari konflik di Myanmar yang mayoritas beragama Budha selama bertahun-tahun. Namun, ironisnya Pemerintah India yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) menolak memberikan status pengungsi Rohingya.