Biden Hapus Larangan Perjalanan dari Tujuh Negara Muslim

JawaPos.com – Presiden-Wapres terpilih AS, Joe Biden-Kamala Harris, langsung tancap gas. Mereka mulai menyusun program kerja bersama. Penanganan Covid-19 menjadi prioritas pertama.

Kemarin (9/11) Biden mengungkapkan apa saja yang dilakukannya sebelum pelantikan presiden pada 20 Januari 2021. Salah satunya adalah membentuk satgas penanganan virus korona.

Tim yang dipimpin Vivek Murthy dan David Kessler itu bakal memiliki total 12 anggota.

Biden ingin satgas punya rencana konkret untuk menyusun kebijakan Covid-19 dengan efisien. Biden berjanji memberikan akses gratis untuk tes Covid-19 dan mewajibkan pemakaian masker. ”Semua keputusan kami berdasar bukti ilmu pengetahuan yang telah teruji,” katanya sebagaimana dilansir BBC.

Biden meyakinkan bahwa rencana program penanggulangan Covid-19 yang digagasnya tidak akan melukai ekonomi AS. Dia berjanji menjalankan program stimulus industri manufaktur, investasi infrastruktur, dan akses penitipan anak murah khusus keluarga tidak mampu.

Belokan yang tajam juga terjadi pada isu hukum dan rasisme. Biden menegaskan bahwa dirinya sedang merancang akses rumah terjangkau bagi kaum minoritas. Dia juga memberikan mandat kepada Federal Reserve, bank sentral AS, menyiapkan alokasi khusus untuk memperkecil ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat.

Suami Jill Biden itu juga berjanji fokus memperbaiki sistem di kepolisian. Salah satunya, melarang polisi menindih badan tersangka saat melakukan penangkapan. Praktik itulah yang membuat George Floyd meninggal hingga menyulut kemarahan publik AS. ”Sistem hukum tak bakal pernah adil sebelum kita mencabut akar dari semua masalah rasisme,” paparnya.

Biden sudah punya banyak agenda. Hampir semuanya memang memutarbalikkan keputusan Trump. Dia ingin menganulir keputusan keluar dari perjanjian iklim Paris dan World Health Organization (WHO). Dia juga ingin menghapus larangan perjalanan dari tujuh negara muslim dan mengembalikan kebijakan imigrasi seperti sebelum Trump menjabat presiden.

Semua itu dilakukan Biden tanpa berkoordinasi dengan Donald Trump. Seharusnya lembaga bernama General Services Administration ikut membantu presiden terpilih dalam masa transisi. Namun, Emily Murphy, sang pimpinan, bahkan belum mengeluarkan panduan tentang masa transisi.

”Masa depan AS bergantung pada sikap pemerintah federal yang bisa menghormati pilihan rakyat dan mengawal pengalihan kekuasaan secara damai,” ujar Jen Psaki, penasihat transisi Biden, menurut Associated Press.

Sementara itu, Trump masih ogah mengakui kekalahannya. Dia bahkan kembali berkampanye di beberapa tempat. Kampanye itu dilakukan untuk menggalang dukungan terkait dengan gugatan pemilu di beberapa negara bagian. Kuasa hukum Trump sudah menggugat Pemerintah Negara Bagian Pennsylvania, Michigan, dan Georgia. Dia juga meminta panitia di Wisconsin menghitung ulang surat suara.

”Saya tidak akan berhenti sebelum rakyat AS mendapatkan penghitungan suara yang jujur,” tegas Trump sebagaimana dilansir CNN.

Bagaimana respons Partai Republik yang mengusung Trump-Mike Pence dalam pilpres AS? Sikap kubu Republik ternyata terbelah. Sebagian mendukung gugatan yang diajukan Trump. Namun, sebagian lagi ingin Trump segera move on dan mengakui kemenangan Joe Biden-Kamala Harris.

Perpecahan sikap juga dikabarkan terjadi pada keluarga dekat Trump. Jared Kushner, menantunya, dan Melania, sang istri, disebut-sebut sudah meminta Trump mengakui kemenangan Biden. Namun, dua putranya, Eric Trump dan Trump Junior, bersikeras bahwa ayahnya adalah pemenang Pilpres 2020.

Baca juga:

• Kamala Harris Sukses berkat Warisan Budaya India


• Menangi Pilpres AS, Biden Sudah Terima Ucapan Selamat

Sudah banyak politikus Republik yang mengakui kemenangan Biden. Termasuk mantan Presiden AS George W. Bush. ”Biden adalah orang baik yang sudah memenangi kesempatan mempersatukan negara ini,” ungkapnya.

Sementara itu, status Biden sebagai presiden terpilih memberikan dampak positif ke Asia. Bursa saham Tokyo mencatat poin tertinggi dalam 29 tahun terakhir. Index Nikkei 225 naik 2,5 persen. Bursa saham di Australia, Hongkong, dan Tiongkok juga merekah. ”Ketidakpastian politik berakhir sejak pemilu dinyatakan berakhir,” ujar Larry Hu, kepala ekonomi Tiongkok dari Macquarie Bank.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=76SdsjjBr6U