Bentuk Penghormatan, Sidang Dewan Keamanan PBB Gunakan Dress Code Batik

JawaPos.com - Sidang Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kali ini berlangsung unik. Sebab, hampir seluruh delegasi peserta sidang Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan itu mengenakan ragam motif batik.

Menlu Retno yang juga menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB terlihat mengenakan batik dengan morif besar pada bagian depan. Tidak terkecuali Sekretaris Jenderal PBB, Antoni Guterres yang menggunakan motif tenun troso berwarna cerah.

Dipilihnya batik sebagai 'dress code' merupakan bentuk penghormatan para anggota DK PBB bagi Indonesia. Sebab, Indonesia memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019.

Berbagai batik yang dikenakan delegasi DK PBB merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing.  Sejumlah delegasi mengoleksi batik tersebut tidak hanya dari pemberian dari delegasi Indonesia di New York, atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia.

Namun juga ada yang membelinya sendiri pada saat kunjungan ke Indonesia. Selain Sekjen PBB, delegasi lainnya yang terlihat menggunakan batik termasuk Amerika Serikat, Jerman, Pantai Gading, Perancis, Peru, Dominican Republic, dan Tiongkok.

“Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota DK PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB mengenakan tenun dari Bali,” tutur Menlu Retno dalam keterangan tertulis, Rabu (8/5).

Photo

Suasana Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan dresscode batik. (Kementerian Luar Negeri)

Penggunaan batik di dalam Sidang DK PBB, kata dia, diharapkan semakin mempopulerkan batik yang saat ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia. Dibahas pula pertemuan Debat Terbuka (Open Debate) yang bertemakan 'Menabur Benih Perdamaian' ditujukan untuk terus mendorong peningkatan kapasitas Pasukan Penjaga Perdamaian dalam berbagai misi di belahan dunia.

"Pertemuan ini merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020," tutup Menlu Retno.

Photo