Rakhine Tak Miliki Sumber Minyak dan Gas

JawaPos.com - Banyak spekulasi yang muncul atas insiden kekerasan Rakhine State. Disinyalir konflik di negara bagian itu dipicu atas perebutan penguasaan lahan tambang minyak dan gas.

Akan tetapi isu itu dibantah oleh Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi. Dia mengaku tidak hanya sekali dua kali datang ke Rakhine State. Termasuk ketika mengawal kedatangan Menlu ke kawasan konflik, sampai dia harus menggunakan rompi antipeluru.

Ito membantah informasi yang menyebutkan bahwa konflik di Rohingya merupakan imbas perebutan sumber daya berupa minyak dan gas. Menurut dia, tidak ada minyak dan gas di Rakhine. "Di Rakhine sampai sekarang belum ada sama sekali eksplorasi yang mengatakan ada daerah minyak. Itu bohong," tegasnya.

Kawasan pertambangan, terang Ito, memang ada di daerah Kachin yang berada di sisi utara Myanmar. Bukan di Rakhine State yang berada di pesisir. Daerah tersebut menjadi basis kelompok Kachin Independence Army (KIA). Di kawasan itu memang terdapat tambang batu bara, emas, dan rubi.

Kata Ito, masalah kemanusiaan di Rakhine disebabkan keinginan kelompok tertentu yang didasari motif politik. Ujungnya, yang menjadi korban tetap masyarakat. "Saya juga maklum kalau orang Rohingya mungkin ingin bikin negara sendiri karena sekian ratus tahun mereka stateless, tidak punya negara," tuturnya.

Terkait dengan krisis di Rakhine, PP Pemuda Muhammadiyah ikut bersuara. Dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan bahwa pemerintah Myanmar mempersulit akses misi kemanusiaan ke permukiman Rohingya.

Menurut dia, yang dibutuhkan etnis Rohingya yang saat ini sedang dibantai militer Myanmar bukan bantuan logistik maupun kesehatan. "Tapi tekanan politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar yang sedang melakukan pembantaian," ujarnya.

Dia berharap pemerintah Indonesia memimpin tekanan politik tersebut dengan bersikap tegas. Secara diplomasi, tekanan politik bisa dilakukan dengan menarik duta besar Indonesia di Myanmar dan mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia. Itu dilakukan selama Myanmar belum menghentikan kekerasan yang dilakukan.

GP Ansor mengeluarkan pernyataan keras mengenai konflik di Rakhine. GP Ansor mendasarkan pernyataannya pada laporan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OH CHR). Disebutkan dalam laporan itu, ribu­an warga etnis Rohingya telah dibunuh secara keji. Ribuan lainnya dihilangkan paksa.

"Ini merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara saat ini dan diduga keras ini dilakukan oleh tangan negara," ujar Wasekjen PP GP Ansor Mahmud Syaltout kemarin. GP Ansor sudah mengkaji serangan yang dilakukan pada 2013, 2016, dan 2017. Kesimpulannya, konflik Rohingya merupakan konflik geopolitik.