Ditolak Ikut Pemilu, Aktivis Hongkong Joshua Wong Kritik Tiongkok

JawaPos.com - Kekecewaan dirasakan aktivis demokrasi Hongkong, Joshua Wong. Upayanya untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan dalam pemilihan lokal atau distrik di Hongkong yang digelar pada November ini ditolak. Joshua lantas mengunggah surat balasan dari petugas pemilu yang menyatakan data dirinya tidak valid.

Terkait penolakan tersebut, Joshua tak mempermasalahkan petugas pemilu di Hongkong. Namun, dia langsung mengkritik pemerintah Tiongkok. Menurutnya, Tiongkok dengan sengaja memanipulasi peraturan pemilu dengan tujuan melarang aktivis untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan.

"Itu membuktikan Beijing memanipulasi pemilu dengan sensor dan penyaringan politik," tulisnya di Twitter pribadinya. Surat yang ditandatangani oleh petugas pemilu bernama Laura Aron, menyatakan bahwa pencalonan Joshua telah dinyatakan tidak sah.

Pemilihan lokal atau distrik diharapkan menjadi awal untuk menata kondisi di Hong Kong setelah hampir lima bulan diramaikan demonstrasi yang masif. Demonstrasi tersebut menolak RUU Ekstradisi yang sekarang dibatalkan. Demonstrasi sendiri sampai berakhir dengan kekerasan berupa bentrok dengan kepolisian.

Sementara itu, pemerintah Hongkong menjelaskan bahwa sosok-sosok yang bermasalah memang tidak sah untuk ikut pemilu. Joshua termasuk salah satu sosok yang bermasalah karena pernah mengusulkan agar Hongkong menentukan nasib sendiri. Itu bertentangan dengan persyaratan bagi kandidat. Salah satu syarat mutlak adalah kandidat berjanji setia pada kota (Hongkong) dan menegakkan konstitusi.

Joshua yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demosisto dan salah satu juru kampanye demokrasi paling terkenal di Hongkong, sebelumnya juga telah dilarang ikut dalam pemilihan, seperti halnya kandidat lain yang dinilai mendukung kemerdekaan bagi Hongkong. Demosisto dikenal memiliki keinginan besar orang-orang Hongkong harus dapat menentukan masa depan sendiri.

Hongkong, bekas koloni Inggris dikembalikan ke pemerintahan Tiongkok pada 1997 dan dalam praktiknya menganut "satu negara, dua sistem". Hal tersebut membuat kebebasan Hongkong menjadi terkekang. Itulah kenapa kemudian muncul ketidakpuasan dari sejumlah warga Hongkong yang dimotori para aktivis yang vokal.