Sudah Ada Tol, Waktu Tempuh Samarinda-Balikpapan Bisa 1 Jam

JawaPos.com - Satu per satu infrastruktur pendukung ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) direalisasikan. Kemarin (17/12) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Balikpapan–Samarinda seksi II, III, dan IV sepanjang 58,7 kilometer. Sementara itu, seksi I dan V ditargetkan selesai pada April tahun depan.

Jokowi menyatakan, jalan tol tersebut membuat akses Samarinda–Balikpapan sebagai dua kota terbesar di Kalimantan Timur semakin dekat.

’’Yang biasanya dari Balikpapan ke Samarinda, Samarinda ke Balikpapan, itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, bila menggunakan tol yang ada sekarang ini, paling satu jam,’’ ujarnya di pintu gerbang tol Samboja, Kutai Kartanegara.

Jalan tol tersebut menjadi akses utama menuju wilayah IKN baru di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Setelah seksi I dan V tuntas, pemerintah akan memulai persiapan pembangunan akses menuju ibu kota baru. ’’Saya minta agar pada 2020 jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan betul-betul tersambung antara tol Balikpapan–Samarinda dan ke kawasan ibu kota,’’ katanya.

Secara ekonomi, jalan tol Balikpapan–Samarinda akan menunjang aktivitas di kawasan-kawasan produksi di Kalimantan Timur. Mulai industri kelapa sawit, batu bara, minyak dan gas, serta pertanian.

Jokowi juga menyempatkan diri melihat langsung kawasan yang dipersiapkan menjadi lokasi IKN baru. Lokasi yang ditinjau adalah kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Selama hampir sejam, Jokowi yang ditemani sejumlah menteri mondar-mandir melihat lokasi.

Dia menyatakan cukup puas atas lahan yang ada. Meski berbukit-bukit, dia optimistis lahan tersebut bisa mendukung terciptanya smart city. ’’Kalau arsitek diberi sebuah kawasan naik turun bukit, pasti akan senang. Lihat saja nanti. Desainernya pasti senang sekali,’’ ujarnya.

Jokowi menuturkan, total lahan yang tersedia 256 ribu hektare. Dari luas tersebut, yang dijadikan kawasan ibu kota sekitar 56 ribu hektare. Yang akan dikerjakan lebih dulu adalah klaster pemerintah. Kemudian paralel dengan klaster kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi, hingga financial center.

Dia memastikan, pembangunan tidak akan menyasar hutan lindung, tetapi hutan konsesi. ’’Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kami minta kembali karena itu milik negara,’’ jelasnya.

Selain itu, dari 256 ribu hektare, sebagian besar digunakan untuk kawasan konservasi. Di antaranya, hutan bibit yang mencapai 100 ribu hektare.

Jokowi juga berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama Kalimantan Timur.