PNS Menolak Pindah ke IKN Bisa Dijerat Sanksi Disiplin

JawaPos.com - Para ASN juga diminta bersiap boyongan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan. Dalam prosesnya nanti, pemerintah berjanji menanggung biaya para ASN ke sana.

Mulai dari biaya pindahan barang, uang harian selama proses pemindahan, hingga transportasi. Tanggungan ini untuk 1 orang ASN beserta 1 orang pasangan, 2 anak, dan 1 asisten rumah tangga.

”(Rencananya yang ditanggung, Red) masih sama,” ujar Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iswinarto Setiaji.

Rencananya, sebanyak 100.023 ASN akan diboyong ke IKN. Pemindahan bakal dilakukan bertahap mulai 2024 sampai 2029.

Disinggung soal adanya tunjangan khusus bagi para ASN yang pindah ke IKN, Iswinarto mengaku hingga saat ini belum ada pembaruan. Tunjangan masih akan mengikuti yang lama, sesuai dengan jabatan dan kementerian masing-masing.

Dia juga mengingatkan janji para ASN saat awal diangkat. Yakni, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Bila tetap menolak penugasan, lanjut dia, ASN akan disanksi sesuai ketentuan tentang disiplin PNS. Nantinya, jenis sanksi akan disesuaikan dari hasil pemeriksaan dan keputusan pejabat pembuat komitmen (PPK) masing-masing. (mia/c17/oni)