Prabowo Siao Ongkosi Pembangunan IKN Rp16 Triliun per Tahun dari APBN, Ini Respons Ahli Tata Kota ITB M Jehansyah

JawaPos.com - Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengucurkan total anggaran sebesar USD30 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan IKN selama 30 tahun.

Jika dibagi per tahunnya, anggaran tersebut dikeluarkan bertahap USD1 miliar atau Rp16 triliun (kurs Rp 16 ribu per dolar AS).

"Pak Prabowo sudah sebut Rp16 triliun ya. Nanti bisa dikaji lagi. Karena kalau kita hitung-hitung kalau bisa idealnya Rp30 triliun. Kalau engga bisa Rp25 triliun, kalau engga bisa Rp20 triliun lah," kata Jehansyah kepada wartawan di sela acara launching buku berjudul "9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota" di Kementerian PUPR, Rabu (14/8).

Jika dilihat dari rencana awal, kata dia, pemerintah memproyeksikan total anggaran mencapai Rp466 triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN. Menurut Jehansyah, hal tersebut bisa dievaluasi kembali sesuai dengan kekuatan pembiayaan APBN setiap tahunnya.

"Jadi kalau kuatnya Rp20 triliun yaudah engga usah dipaksakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jehansyah mengatakan, yang paling penting dalam mendorong sebuah pembangunan IKN yakni mewujudkan nilai tambah dari investasi publik. Salah satunya dengan menghitung kenaikan harga tanah agar persoalan pembebasan tanah di IKN cepat selesai.

"Itulah yang engga dihitung sekarang. Kalau kalian ngomongin anggaran itukan implikasinya peningkatan nilai lahan. Capital Gaindari IKN itu harus dihitung," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah memproyeksikan total anggaran mencapai Rp466 triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN. Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan biaya, atau sekitar Rp93 triliun yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan. Sedangkan sisanya, mengandalkan pembiayaan dari para investor.

Kementerian PUPR hingga kini telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam tiga termin. Adapun riciannya yakni batch pertama, Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.

Selanjutnya, batch kedua sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Lalu batch ketiga dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Total APBN yang dikeluarkan dari ketiga lelang paket tersebut mencapai Rp83,42 triliun.

Artinya, jika disandingkan dengan target Pemerintah di awal yang hanya menggunakan 20 persen APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan untuk membangun IKN, maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.

Lantaran tidak selesai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan IKN lantas menjadi tanggungan presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu menjadi amanat undang-undang (UU). Apalagi dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang mencabut status ibu kota dari Jakarta.

Dalam kampanyenya, Prabowo menyebut prediksi bahwa negara mampu menanggung pembangunan IKN per tahun sebesar USD1 miliar atau setara dengan Rp 16 triliun.