Potret pembangunan Ibu Kota Negara.
JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 11,2 triliun per Juli 2024. Angka ini merupakan 26,4 persen dari pagu anggaran yang disiapkan pada tahun ini sebesar Rp 42,5 triliun.
"Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp 11,2 triliun untuk pagu Rp 42,5 triliun ini. Tapi tidak berarti belanjanya hanya Rp 11,2 triliun masih akan ada penyerapan dan biasanya akselerasi untuk pencairan itu di kuartal III dan kuartal terakhir," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantornya, Selasa (13/8).
Menkeu merinci, anggaran tersebut telah direalisasikan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp 9 triliun dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 39,3 triliun. Diantaranya untuk pembangunan Gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian Lain serta Gedung OlKN; Pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, Rumah tapak Menteri, dan Rumah Sakit IKN.
"Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja, seperti jembatan dan Tol IKN yang kemarin beberapa sudah mulai berfungsi dan beberapa masih perlu disempurnakan," ujar Menkeu.
Lalu, Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP; Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Pengendalian Banjir IKN.
Selain itu, Menkeu juga menyampaikan akan ada penambahan jumlah embung di IKN dari sebelumnya 22 menjadi 30 embung. Bahkan ditargetkan bisa ditambah menjadi 60 embung.
Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengantisipasi sejumlah bencana. Salah satunya, kebakaran hutan.
"Kemudian fasilitas air kemarin embung yg kita lihat akan ada 22 embung, itu sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30 bahkan jadi 60 embung. Untuk pengendalian banjir juga Pak Prabowo itu juga menyampaikan mengantisipasi karena itu di sekitar hutan dan mengantisipasi bencana kebakaran hutan sebagai penyediaan reservoir," jelasnya.
Kemudian, realisasi Klaster Non Infrastruktur sebesar Rp 2,2 T dari pagu yang disiapkan sebesar Rp3,3 triliun. Diantaranya, digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; Promosi/ publikasi /sosialisasi IKN; Laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL; Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; Dukungan pengamanan POLRI; dan Operasional OIKN.
Tak hanya dari APBN, Menkeu juga menyampaikan bahwa investasi di IKN sudah masuk sekitar Rp 56 triliun yang berasal dari para investor dalam negeri. Di mana sekitar Rp 4,9 triliun baru saja digroundbreaking pada Senin (12/8) kemarin dan hingga kini salah satu proyek dari investor yang sudah beroperasi adalah hotel.
"Jadi ini juga sesuatu yang membutuhkan banyak anggaran, selain itu ada investasi yang sudah mulai masuk Rp 56 triliun yg diumumkan oleh OIKN Pak Basuki. Di mana Rp 4,9 triliun kemarin baru mulai grounbreaking, tapi sudah ada hotel yang sudah beroperasi." pungkasnya.