JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah HUT Kemerdekaan RI.
Adapun alasannya, karena hunian-hunian serta yang ada di IKN akan lebih dulu dipakai untuk petugas-petugas upacara kemerdekaan 17 Agustus.
"Kalau untuk ASN sendiri, kan Juli-Agustus rencana dipakai untuk 17 Agustusan. Baru setelah itu ASN pindah, karena hunian-hunian yang ada dan kantor di sana dipakai dulu untuk petugas-petugas upacara 17-an," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (16/4).
Guna memastikan kesiapan itu, Menteri Basuki mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke IKN untuk melihat progres terakhir pembangunan pada pekan depan.
Dia berharap, sebelum IKN digunakan untuk upacara kemerdekaan, kebutuhan krusial, seperti air minum sudah harus masuk dan terdistribusi di kawasan IKN.
"Minggu depan saya mau ke IKN. Untuk melihat progres terakhir, supaya Juni targetnya untuk yang krusial, air minum harus udah masuk, supaya Juli sudah bisa dimanfatkan," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan ada sebanyak 2.505 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kementerian/Lembaga dari 38 K/L, mulai dari Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan data ini bersumber dari data Kementerian PANRB per tanggal 15 Maret 2024. Menurut data tersebut, paling banyak ASN yang bersedia pindah ke IKN berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 321 orang.
Haryomo memastikan seluruh ASN yang akan pindah ke IKN telah memenuhi syarat dalam penilaian potensi dan kompetensi. "Sehingga semuanyanya akan dipindah tapi ada skala prioritas, yang kita prioritaskan pertama adalah mereka yang memenuhi syarat untuk bisa dipindahkan berdasarkan penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN," kata Haryomo dalam konferensi pers Persiapan Pengelolaan Manajemen ASN Menuju IKN di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (19/3).
Haryomo memastikan, total ASN yang telah siap pindah ke IKN sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Adapun ASN terbesar kedua yang siap pindah ke IKN berasal dari Kementerian Sekretaris Negara sebanyak 254 orang.
Lalu disusul oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 247 orang, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebanyak 205 orang, Kementerian Kesehatan sebanyak 201 orang. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 182 orang, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebanyak 146 orang, Kementerian Keuangan sebanyak 110 orang, Kejaksaan Agung sebanyak 79 orang.
Selanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR RI sebanyak 87 orang, Badan Siber dan Sandi Negara sebanyak 61 orang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebanyak 35 orang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 39 orang, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 31 orang.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebanyak 24 orang, Badan Pembinaan Ideologi Nasional sebanyak 25 orang, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 59 orang, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak 56 orang, Kementerian Luar Negeri sebanyak 85 orang.
"Kementerian PANRB sebanyak 47 orang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebanyak 49 orang, Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 35 orang, Sekretarian Jenderal MPR sebanyak 26 orang, dan paling sedikit berasal dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 22 orang," urainya. (*)
Iklan Jitu 
