Pemerintah Terima 250 Ribu PNS untuk IKN, 3.246 ASN Dimutasi ke Ibu Kota Baru

Desain bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di IKN Nusantara.

JawaPos.com - Operasional dan pelayanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilaksanakan pada 2024. Pemerintah selain menerima 250 ribu pegawai negeri sipil (PNS) baru, juga telah memutasikan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Baru. Jumlahnya mencapai 3.246 ASN.

Dilansir laman Kementerian PANRB pada Desember 2023 lalu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan ASN ke IKN baru masuk tahap 1 sebanyak 3.246 ASN. Proses pindah atau mutasi itu mulai berlangsung dari Juli hingga November 2024.

"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," ujar Abdullah Azwar Anas di Jakarta.

Anas mengatakan, pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, tetapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik. Setiap kementerian/lembaga diminta mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.

Adapun pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Pemindahan IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.

"Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Anas.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).

"Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini ialah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas peneyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital," jelasnya.

Anas menambahkan saat ini pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus pada ASN yang dipindahkan ke IKN. Sesuai dengan PP No. 7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Presiden.

"Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kemenkeu. Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, melengkapi lingkungan yang bersih, udara dan sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Pemerintah menerima 250 ribu PNS baru untuk kelompok baru lulus atau fresh graduate.

Ratusan lowongan tersebut disiapkan untuk talenta digital. Tes peneriman PNS untuk IKN dilakukan pada Maret mendatang. "Formasi pemerintah pusat (IKN) sebanyak 250.000 fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tesnya," kata Anas kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/1).

Editor: Ilham Safutra