Ide Besar Membangun IKN Nusantara Perlu Narasi Utuh

JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu disampaikan dalam narasi utuh. Supaya, negara ini dilihat dunia memiliki sejarah besar. Apalagi sejak merdeka, Indonesia belum pernah merancang membangun IKN.

Pendapat itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dia menuturkan, sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah merancang dan membangun Ibu Kota Negara (IKN), termasuk Jakarta.

Fahri mencontohkan Istana Negara saat ini. Bangunan itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Begitu juga Gedung DPR/MPR yang sebenarnya adalah Gedung CONEFO yang dibangun Bung Karno.

"Pemindahan IKN adalah ide besar yang memerlukan penjelasan atau narasi yang komprehensif. Jika tidak, penuntasan ide besar tersebut akan terhambat" ujar Fahri dalam Webinar Moya Institute yang bertajuk 'Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara', Jumat (18/2).

Mantan politikus PKS itu berpendapat, Presiden Jokowi menggagas pemindahan IKN terlihat spontan, walau sudah terencana dengan baik. Maka dari itu, diperlukan para penutur serta pembela Presiden terhadap gagasan besar tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPR itu mengingatkan, yang dilakukan terhadap Ibu Kota Negara baru yang bernama Nusantara itu, sejatinya tidak sekadar membangun kota biasa. Tapi, membangun 'wajah' negara yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mencakup memori sejarah nasional.

Bila hanya membangun kota-kota biasa, sudah banyak dilakukan oleh grup-grup konglomerasi. Sebagai contoh, Bumi Serpong Damai (BSD), Meikarta, Bintaro, dan berbagai kota sejenisnya sudah banyak dan mudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan properti swasta.

"Seharusnya pembangunan ibu kota negara baru itu tidaklah sama. Ibu kota negara baru ini harus berbasiskan pada ide besar tentang Indonesia yang bisa diceritakan pada dunia. Harus ada ide besar dan narasi yang baik dan tepat, untuk mengajak bangsa ini bersepakat memindahkan ibu kota negaranya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan pemindahan IKN merupakan wujud dari upaya transformasi Indonesia.

Komisiaris Bank Mandiri itu mengatakan, kota-kota besar di Pulau Jawa pada umumnya adalah kota yang kualitasnya tak bertambah karena kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Tekanan jumlah penduduk itu kemudian melahirkan problem ekologi dan pangan di Pulau Jawa.

"Tak hanya itu, ketimpangan antara pulau Jawa dan luar Jawa pun 'beranak-pinak'. Konsekuensinya, pertumbuhan kemiskinan di luar Jawa, khususnya Indonesia Tengah dan Timur meningkat. Ketimpangan Sumber Daya Manusia juga meninggi, akibat ketimpangan sentra-sentra pendidikan unggul, yang menumpuk di Jawa," papar Andrinof.

Solusi dari semua itu, imbuh Andrinof, adalah melakukan transformasi dari pola pembangunan kolonial yang mengandalkan 'magnet' tunggal di DKI Jakarta maupun Jawa, ke model pembangunan merata ke wilayah tengah Indonesia.

"Jadi 'magnet' tunggal itu harus 'dipecah', dan pemindahan IKN ini adalah upaya untuk memecahkan magnet tunggal itu," kata Andrinof.

"IKN di Kalimantan Timur ini akan menjadi perwujudan dari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya, bagi daerah-daerah di luar Jawa seperti Indonesia Timur dan Tengah. Selama ini menjadi korban ketimpangan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan, dengan ditandatanganinya Undang-undang Ibu Kota Negara oleh Presiden Jokowi, maka bangsa ini akan menorehkan sejarah baru dalam peradabannya.

Sejarah baru itu pindahnya ibu kota negara dari Jakarta di Pulau Jawa, ke dua Kabupaten di Kalimantan. Tentunya dalam mengkreasikan sejarah baru itu ada pro-kontra yang mengiringi.

"Dan pro kontra itu lumrah dalam negara demokrasi. Dengan catatan, mengungkapkan pendapat itu harus dilakukan secara elegan," pungkas Hery.