Mardani Ingatkan Pemerintah Tak Lambat Tetapkan Status Gempa Lombok

JawaPos.com - Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya kembali diguncang gempa hebat beruntun pada hari Minggu malam dan Senin pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) dan 5 SR di Lombok merupakan aktivitas baru, berbeda dari gempa pada 5 Agustus 2018 lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan gempa beruntun di Lombok sebagai bencana nasional.

"Pak Jokowi harus merespons cepat gempa beruntun hebat di Lombok agar segera dinaikkan situasinya menjadi bencana nasional," kata Mardani saat dihubungi, Senin (20/8).

Sebelumnya gempa yang melanda Lombok pada Minggu (5/8) menyebabkan lebih dari 460 orang meninggal dan menyebabkan lebih dari 350.000 orang mengungsi.

"Saya sudah minta status gempa Lombok dinaikkan ke level bencana nasional, saya harap jangan sampai pemerintah lambat menyatakan status bencana ini lagi," katanya.

Ia mengingatkan gempa hebat beruntun di Lombok sudah pantas ditetapkan sebagai bencana nasional mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 7 menyebutkan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Oleh sebab itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengajak seluruh elemen bersatu untuk membantu Lombok. "Di tengah-tengah meriahnya ASEAN GAMES 2018 di Jakarta-Palembang, juga mari kita bersatu untuk mendukung Lombok," ajak Mardani.