Larangan Bercadar Jangan Sampai Menular ke Kampus Lain

JawaPos.com - Kebijakan larangan mahasiswi bercadar di lingkungan kampus yang diputuskan pihak UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta mendapat penolakan keras dari Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris. Apalagi kebijakan itu disertai dengan sanksi drop out (DO) dari kampus tersebut.

Menurut Fahira, jika larangan itu dibiarkan dan sampai terealisasi, maka dikhawatirkan akan meluas ke kampus-kampus dan instansi lainnya.

"Jika sampai terjadi, saya khawatir melahirkan kegaduhan baru yang menguras energi kita. Di tahun politik ini kita hindarilah potensi-potensi kegaduhan. Saya berharap Rektorat UIN SuKa meninjau kembali kebijakan,” ujar Fahira, di Senayan, Jakarta (9/3).

Lebih jauh dia menuturkan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus jadi yang terdepan melepas stigma yang mengikat ajaran dan simbol Islam. Seperti, paham radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme yang ditiupkan negara-negara Barat.

Dia berpendapat, jika mengaitkan pengenaan cadar dengan aliran radikal dan anti-Pancasila, hal itu sangat tidak relevan dan menjadi pembenaran dari stigma yang dibentuk beberapa negara barat terhadap simbol-simbol Islam selama ini, bahwa Islam itu radikal dan patut diwaspadai.

Senator asal Dapil DKI Jakarta itu menegaskan, pemilik paham radikal dan anti-pancasila tidak ditentukan dengan cara berpakaiannya. Apalagi diasosiasikan dengan orang yang berbusana muslim dan becadar.

“Argumen pelarangan cadar ini lemah. Tanpa pelarangan cadar, saya yakin kampus-kampus Islam mampu menjadi pusat penyebaraan ajaran Islam yang rahmatan lil alamien,” jelas anak Fahmi Idris itu.

Fahira Idris menegaskan dirinya siap mengadvokasi jika ada mahasiswi bercadar di UIN SuKa yang di-DO dari kampusnya akibat kebijakan itu.

Sebelumnya, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarya, Abdul Rozaki mengatakan, larangan penggunaan cadar itu merujuk pemikiran Murtadha Mutahhari (1990:34). Di sana disebutkan, perempuan bercadar itu memiliki asal usul dalam tradisi kepercayaan Persia Kuno, agama Zardasyt, yang menganggap perempuan sebagai mahluk yang tidak suci.

"Karena itu diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar napas mereka tidak mengotori api suci yang mereka sesembahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Kamis (8/3) pagi.

Budaya cadar kemudian berkembang di dalam masyarakat arab lainnya. Jejak sejarah sexisme, yakni diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam menghadap sesuatu yang bersifat adikodrati kemudian berkembang pula dalam relasi budaya lainnya.
"Khususnya membuat mapan adanya kontrol atas tubuh perempuan melalui tafsir keagamaan patriarkis," tuturnya.

Menurut dia, efeknya luar biasa hingga kini, perempuan mengalami defisit eksistensial, karena tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Eksisistensinya harus disadarkan pada 'pungggung' suaminya atau atas nama keluarga besarnya.

"Di kalangan perempuan Arab atau perempuan yang mengikuti tafsir keagamaan patriarki, perempuan tidak memiliki kebebasan keluar rumah tanpa muhrim atau suaminya. Nilai semacam ini ketika menjadi bagian dari ideologi negara, benar-benar menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua," ucapnya.