Nyelekit! Kritik BPKN ke Kemenkes dan BPJS Soal Layanan Kesehatan

JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengkritisi layanan fasilitas kesehatan masyarakat yang dinilainya masih jauh dari harapan. Kondisi ini semakin parah bila melihat pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa, perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok negeri merupakan tantangan yang harus dijawab pemerintah.

"Kesenjangan jaminan layanan darurat kritis medis seperti tenaga medis di luar Jawa dan Jawa masih sangat besar," kata Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (27/12).

Sejumlah temuan dikemukannya. Antara lain pihak Rumas Sakit (RS) swasta masih ada keraguan untuk melayani pasien yang sakit. Khususnya, untuk menerima pasien darurat kritis yang memiliki jaminan BPJS.

"Kami ingin agar Menteri Kesehatan dan BPJS untuk memperbaiki aspek-aspek norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan. Ini terutama untuk pasien darurat kritis, baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta," katanya.

Lanjutnya, dengan pemanfaatan Information and Communication Technologi (ICT), pelayanan kesehatan yang diberikan akan menjadi lebih baik.

Dengan ICT juga, akan menyederhanakan prosedur penyelesaian pembiayaan dari mulai pasien masuk rumah sakit, sampai dengan reimbusement biaya oleh pihak rumah sakit kepada BPJS.

BPKN berharap, agar Kementerian Kesehatan melakukan audit pengelolaan seluruh rumah sakit dan layanan kesehatan secara keseluruhan, baik dengam audit medis maupun non medis.

"Untuk Direktur BPJS, kami berharap agar mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengelola layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai program dan kebijakan BPJS kesehatan," tutupnya.