Biaya Referensi Resmi Ditetapkan, Selamat Tinggal Promo Umrah Murah

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta.

Penetapan ini tertuang di Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi.

“KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20 juta,” ujar Direktur Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim di Jakarta, Selasa (17/4).

Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam mengawasi dan mengendalikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Mencakup pelayanan yang seharusnya diberikan memenuhi standar minimal. BPIU referensi juga sekaligus menjadi dasar investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” terangnya Arfi.

Arfi menjelaskan, BPIU Referensi bisa digunakan PPIU sebagai acuan menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal.

“Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” tandasnya.

Biaya referensi ini, lanjut Arfi, dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi.

Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” tegasnya.

“Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,” lanjutnya.

Menurut Arfi, terbitnya KMA ini diharapkan menjadi pedoman dasar Kemenag mengawasi PPIU.
BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

“Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,” pungkasnya.