Tinggi Buta Aksara di Papua, BPK Beri Catatan

JawaPos.com JAKARTA - Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI bersama stackholder untuk memecahkan permasalahan pendidikan, mengungkap bahwa ada sekitar 80 persen anak di Papua buta aksara. 

Hal itu dikatakan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sjafruddin Mosii, kepada Sekretaris Jederal Kemendikbud Didik Suhardi, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarwan Surapranata, yang menjadi pembicara dalam diskusi, Kamis (23/10) di Hotel Atlit Century Park, Jakarta.

"Dari informasi yang saya terima ada sekitar 80 persen anak di Papua mengalami buta aksara. Ini tentu menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangani hal tersebut," tutur Sjarifuddin.

Mendengar pernyataan ini,  Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad M.Sc, Ph.D lantas menjawab bahwa pihaknya  sudah berusaha memecahkan masalah tersebut. 

Diakuinya, letak kesalahan tidak berada disepenuhnya di Kemendikbud. Menurutnya, dana APBN untuk pendidikan yang digelontorkan di Papua dinilai memang tidak mencukupi untuk perbaikan taraf pendidikan  disana. Olehnya, ia menyebut Pemerintah Daerah lewat anggran Otonomi Khusus harus mampu mengakomodir hal tersebut.

"Kita udah berusaha, hanya Pemda yang nggak mau mengglontorkan anggran Otonomi Khusus untuk pendidikan. Nggak mungkin juga Pusat yang ambil alih. Kasiang daerah-daerah anggrannya pasti akan berkurang kalau pusat anggaran pendidikan dilebihkan untuk Papua,"kilah Hamid. 

Tak puas mendengar hal tersebut, Sjarifuddin lantas kembali menanyakan bahwa seharusnya Kemendikbud bisa menerapkan sistem pola belejar melalui Boardhing School bagi anak-anak yang di Papua.

"Maka dari itu tidak saja Boordhing School, disediakan pula alternatif kesehatan dan ekonomi. Artinya ketiganya harus terintegrasi.  Jika itu tersedia, maka permasalahan buta aksara disana bisa terpecahkan,"katanya.

Mendapat tanggapan balik tersebut, Hamid menjelaskan sudah pernah menerapkan sistim pola pembelajaran seperti itu. Hanya saja, cara itu tetap saja tidak berhasil.

"Kita pada tahun 1985 di Lembah Balis pernah mengadakan Boardhing School. Namun upaya ini tidak berhasil. Bagaimana tidak, bukan saja anak yang tinggal diasrama. Orang tua mereka pun ikut.  Apalagi sekarang, anak-anak disana termasuk orang tuanya, tidak mau ada yang anaknya tidak naik kelas. Pasti pihak sekolah diminta oleh orang tuanya untuk dinaikan. Jangan heran, meski anak SMP belum tantu anak tersebut bisa baca,"bebernya.

Setelah mendengar masukan ini, Sjafruddin mengatakan nantinya dari masukan ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dilapangan.

"Kita akan turun kesana dan akan melihat rekomendasi apa yang akan kita buat. Nantinya juga kita akan memintan BPKP disana untuk terus mengawasi soal pendidikan," pungkasnya. (diu/ndi/JPG)