KKP Awasi Pulau-Pulau Kecil dan Terluar 

JawaPos.com - Kawasan pulau-pulau kecil dan terluar sudah sejak lama menjadi incaran para pemilik kapal ilegal buat mengeruk hasil laut. Ini tak lain lantaran pengawasan di kawasan ini kurang maksimal akibat keterbatasan SDM (sumber daya manusia). Menurut Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja, pihaknya tengah mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

"Sesuai arahan Bu Menteri, nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi. Aapakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/1).

Sjarief menjelaskan, beberapa pulau yang saat ini sudah terlanjur dimiliki secara pribadi maka akan diinvetarisir kembali oleh pemerintah."Ada pemilik pulau yang (orang) asing, terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu," katanya.

Saat ini, tercatat sebanyak 13.500 pulau kecil di wilayah Indonesia. Pemerintah pada tahun 2017 ini menargetkan dapat menginventarisir sebanyak 100 pulau. "Tahun ini semoga bisa selesai 100 pulau diidentifikasi. Melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi, dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur," jelas Sjarief.

Ditambahkannya, selain inventarisir pulaul, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat, Bangka, Bitung, dan Karimun Jawa. Sedangkan untuk kawasan konservasi akan dilakukan pemasangan fasilitas wisata seperti di Gili Trawangan, Lombok Utara.(nif/rmol/mam/JPG)