Biaya Urus STNK-BPKB Naik, Pemerintah Kehabisan Akal?

JawaPos.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR  Bidang Ekonomian dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK dan  BPKB yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, kenaikan itu akan  memberatkan rakyat.

"Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar dua hingga hampir tiga kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat," ujar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO, kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

Penolakan Ecky karena menilai  pemerintah tidak punya alasan kuat untuk kenaikan harga hingga fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

"Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi," tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Menurutnya,  jika tujuan pemerintah  menggenjot penerimaan negara mestinya  harus dilakukan dengan  langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.

Sungguh dirasa tidak adil ketika masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti itu. "Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit," sambung Ecky.

Karenanya,  dia menilai wajar jika masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa. Sebab secara bersamaan juga ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) karena kebijakan pembatasan subsidi. Sementara harga-harga seperti cabai pun mulai merangkak naik.

Parahnya,  lanjut Ecky, anytar pejabat  pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media. Mulai dari presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif, padahal dia sudah menandatangani peraturan pemerintahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saling mengelak  terkait dengan siapa yang mengusulkan kebijakan tak popuper itu. "Untuk itu, Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini," pungkas Ecky. (dna/JPG)