Khawatir Jadi Bancakan, PISPI Siap Pelototi Kinerja Kementan

JawaPos.com - Khawatir banyak program pemerintah dijadikan bancakan di tahun politik 2018, Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI) Kamhar Lakumani mengatakan, ihaknya akan memelototi program pemerintah, terutama kementerian pertanian.

"Ada kekhawatiran dari berbagai pihak di tahun politik 2018 nanti kebijakan dan program akan bernuansa, bermuatan atau berorientasi politik," ujar Kamhar dalam acara Outlook Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia 2018, Minggu (24/12).

Menurut Kamhar, alokasi anggaran yang semakin meningkat belum berkorelasi secara seimbang dengan peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup petani. 

Karena itu, dia mengharapkan agar ditelaah dan dilakukan kontrol jangan sampai program-program itu hanya ibarat memberi ikan untuk memancing suara dan dukungan di tahun politik.

“Meskipun Impor adalah jalan pintas bagi para pengambil kebijakan yang bermental pemburu rente. Tapi hal itu jelas tak menyelesaikan persoalan malah secara sadar memelihara dan melanggengkan permasalahan untuk meraup keuntungan," ujarnya melalui keterangan tertulis pada JawaPos.com.

Kamhar selaku Ketua Pelaksana Outlook Pembangunan Pertanian 2018 mengatakan, sejatinya ini adalah kerusakan moral bagi penyelenggara negara, yang sadar tak sadar telah menghianati kaum petani bangsanya sendiri.

"Di tahun politik 2018 dan 2019 agenda impor komoditi pertanian mesti kita cermati dan awasi bersama agar tak terjadi upaya pengkondisian secara sistematis, apalagi sistem pendataan kita masih carut-marut,” paparnya.

Sementara, Rektor IPB yang sekaligus menjabat Ketua Dewan Pakar PISPI Arif Satria mengatakan, saat ini Indoneaia krisis regenerasi petani, 62 persen tenaga kerja di sektor pertanian berusia di atas 45 tahun. 

"Di sisi lain ada peluang kita akan memasuki bonus demografi. Jika SDM tak disiapkan kita akan seperti Jepang, terjadi kelangkaan sumber daya manusia untuk menjadi petani dan nelayan karena semua pada ke kota,"ujarnya.

Penyebabnya antara lain, karena perempuan Jepang tak ingin menikah dengan lelaki yang berprofesi sebagai petani atau nelayan. Namun, industrialisasi pedesaan menjadi saluran dan katup penyelesai persoalan agar desa menciptakan daya tarik.

Faktor kendala, antara lain kenapa para sarjana atau orang-orang terbaik pulang atau turun membangun desa adalah persoalan fasilitas dan kualitas pendidikan anak di desa selain juga karena persoalan Infrastuktur desa.

“Tentunya jika desa di bangun lebih baik, tentu banyak generasi muda yang pulang ke desa,” paparnya.