Pengamanan Pangeran Arab Saudi ke Indonesia Dibagi Jadi 4 Ring

JawaPos.com - Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman kabarnya akan berkunjung ke Indonesia. Dia akan melawat pada 18-19 Februari mendatang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pengamanan dalam kunjungan Pangeran Mohammed. "Polri ada di ring 2 dan 3 serta 4. Ring 1 adalah Pas Pampres," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (13/2).

Rencananya, Pangeran Mohammed akan singgah di Jakarta dan Istana Kepresidenan di Bogor. "Polri bantu pengamanan jalur, lokasi dua giat dan mendukung pengamanan yang penggelaran oerasionalnya oleh Kodam," sebut Dedi.

Sejauh ini, dia mengaku belum mengetahui jumlah pasti personel Kepolisian yang akan mengamankan Pangeran Mohammed dalam kunjungannya itu di Indonesia. "Nanti saya tanyakan dulu ke Polda Metro dan Polda Jawa Barat," pungkas Dedi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi membenarkan perihal kunjungan Pangeran Mohammed. Namun katanya, waktu kedatangan anak Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud itu belum bisa dipastikan.

Retno mengaku masih terus menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait kedatangan pria yang dikenal dengan sebutan MBS itu.

"Kita sedang terus komunikasi. Jadi pada titik ini saya belum bisa mengonfirmasikan. Komunikasi ada tetapi kita belum waktunya untuk menyampaikan konfirmasi," ujar Retno.

Diberitakan sebelumnya, Pangeran Mohammed ingin mengunjungi Indonesia pada Desember lalu. Itu sebagai bagian dari rangkaian lawatan ke sejumlah negara Asia, termasuk China, India, Pakistan, Malaysia. Kedatangannya ke sejumlah begara di Asia digadang-gadang sebagai upaya 'memoles kembali citra Saudi'.

Sementara itu, pada 2017 lalu, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saudi, ayah MBS mengunjungi Indonesia. Itu menjadi kunjungan pertama seorang Raja Saudi dalam 47 tahun terakhir.

Saat mengunjungi Indonesia, Raja Salman menandatangani kesepakatan senilai USD 1 miliar untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Namun jumlah tersebut ternyata jauh lebih kecil dari investasi USD 25 miliar yang diharapkan oleh pemerintah.