Ada 25 WNI Gabung ISIS Bersamaan Dengan Pejabat Batam

Jawapos.com- Pengembangan kasus bergabungnya Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Dwi Djoko Wiwoho dengan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) menemukan fakta baru. Polri menduga, ada 25 WNI yang direkrut gerakan radikal itu secara bersamaan.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, jumlah 25 itu masih sangat mungkin berkembang. Sebab, sangat sulit baginya untuk mendeteksi keinginan dan niat seseorang.

"Kalau orang mau umroh, atau travel masa kita larang?'' Kita kan ga tau kalau ternyata belok ke Suriah," ujarnya usai menghadiri rapat kordinasi di Kantor Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), tadi malam.

Oleh karenanya, yang bisa dilakukannya adalah upaya-upaya penanaman ideologi anti radikalisme. Untuk itu, pihaknya menghimbau para ulama untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat. "Sehingga tidak bisa terjerumus," imbuhnya.

Sebab, peraturan yang ada saat ini tidak memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terbukti bergabung dengan ISIS. "Kecuali sudah ada bukti pelanggaran hukum," kata Mantan Kapolda Jatim tersebut.

Terkait dugaan keterlibatan agen dalam bergabungnya 25 WNI, Badrodin belum bisa memastikan. Selama ini, lanjutnya, peristiwa bergabungnya WNI dengan ISIS memang kerap dikait-kaitkan dengan agen. "Tapi sejauh penyelidikan kami belum terbukti," terangnya.

Hingga saat ini, tim kepolisian masih menelusuri pihak yang memberangkatkan 25 WNI tersebut. Dari situ, diharapkan bisa terendus jaringan dan sumber dana yang membackup pemberangkatan WNI ke Suriah.

Ditempat yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, pihaknya belum mendapat kejelasan soal identitas dari 25 WNI tersebut. Hingga tadi malam, pihaknya memang sudah menerima data keterlibatan WNI dengan ISIS sebanyak 12 orang.

Namun setelah dicocokan dengan beberapa nama yang masuk rombongan 25 WNI tersebut, datanya tidak sesuai. "Tapi sejauh ini tidak match dengan yang 25 itu," ujarnya lantas masuk mobil.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengaku, pemerintah memang punya kesulitan dalam melacak WNI yang bergabung dengan ISIS. Pasalnya, KBRI Damaskus, Syriah, yang paling dekat dengan wilayah kekuasaan ISIS juga tak punya akses untuk bepergian ke wilayah-wilayah rawan konflik.

''Hal ini sudah kami tegaskan dari dulu. Kita tidak bisa mengonfirmasi apakah WNI itu benar berada di wilayah ISIS. Perwakilan kami tidak ada  yang bertugas di wilayah kekuasaan mereka. Pemerintah Syriah pun tidak memberikan kami akses untuk kesana karena alasan keselamatan,'' terangnya. (far/bil)