Kebiri Belanja Kemenhan, DPR Ragu Visi Poros Maritim Jokowi

JawaPos.com – Penyusutan belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengundang tanda tanya sejumlah anggota Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, sangat aneh rasanya Presiden Joko Widodo mengimplementasi  visi Poros Maritim Dunia kalau anggaran Kemenhan dikebiri.

 "Padahal, visi tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim di dunia. Mengingat, Indonesia merupakan negara kepulauan. Untuk itu, memerlukan dukungan pendanaan yang memadai,” ujar Mahfudz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Apalagi, kata dia, beragam ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika ataupun terorisme membutuhkan kapasitas pertahanan maritim yang mumpuni.

Dia melanjutkan, Indonesia juga belum memiliki kemampuan yang cukup dalam melakukan pengawasan wilayah laut, terutama di bagian timur. Misalnya, mencakup keberadaan radar deteksi maritim yang sangat kurang dimiliki TNI AL.

"Hal itu perlu diperhatikan pemerintah apabila hendak melindungi kekayaan alam dan memenuhi keamanan maritim,” ucapnya.

Politikus PKS itu berharap, pemerintah mencermati kembali perihal anggaran untuk pertahanan itu. Khususnya, yang berkaitan dengan alutsista.

"Untuk mendukung pengamanan wilayah dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional,” tandas Mahfudz.

Seperti diketahui, pagu anggaran dari pemerintah untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya Rp95,9 triliun. Itu turun sekitar Rp7 triliun dari tahun sebelumnya. (rka/jpg)