Seni Pascareformasi

Gerakan reformasi yang puncaknya terjadi pada 1998 mirip dengan Program Kali Bersih (Prokasih) yang pernah dijalankan di Kota Surabaya pada 1980-an.

DALAM Prokasih, salah satu yang dilakukan adalah menggelontor kotoran yang mengendap di sungai, terutama limbah pabrik. Caranya, beberapa bendungan yang berada di Sungai Brantas dibuka bersamaan sehingga terjadilah aliran air yang besar dan menghanyutkan berbagai kotoran. Hasilnya ternyata bukan hanya kotoran yang hanyut. Ikan-ikan pun sekarat karena tertabrak endapan lumpur pekat.

Tujuan gerakan reformasi adalah untuk ”menggelontor kotoran politik” yang telah mengendap selama lebih dari tiga dekade. Gerakan ini secara nyata telah mengubah struktur politik Indonesia. Kekuasaan yang semula otoriter telah diubah menjadi lebih demokratis, terutama mengenai tata cara membentuk kekuasaan baru. Sebagaimana Prokasih, gerakan reformasi ternyata bukan hanya ”menghanyutkan kotoran politik”. Seni kritis yang pernah menjadi obor yang memantik gerakan reformasi ternyata juga ikut hanyut dan meredup.

R. Anderson Sutton dari Universitas Wisconsin-Madison dalam ulasannya yang dimuat di Jurnal Ethnomusicology Volume 48 Nomor 2, 2004, menjelaskan bahwa seni merupakan salah satu komponen yang turut mengakumulasikan gerakan reformasi pada 1998. Iwan Fals (musik) dan N. Riantiarno (teater) adalah dua seniman yang sangat kritis pada masa Orde Baru yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong gerakan reformasi. Lagu-lagu Iwan Fals mengandung kritik tajam terhadap kekuasaan dengan mengangkat realitas sosial yang timpang pada waktu itu. Hal yang sama juga pada pementasan yang dilakukan Teater Koma yang dipimpin oleh N. Riantiarno. Pada tataran di bawahnya terdapat Butet Kartaredjasa (aktor) di Jogjakarta serta Wiji Thukul (pemuisi) di Surakarta.

Kekuasaan Orde Baru oleh sebagian orang dianggap memperlihatkan wajahnya yang angker dan membungkam mulut rakyat. Namun, kekuasaan otoriter tersebut ternyata masih menyisakan celah kecil yang dimanfaatkan oleh seniman untuk menyembulkan kekritisannya terhadap kekuasaan. Ekspresi seni merekalah yang membawa pesan kritis yang tidak pernah berani disuarakan oleh rakyat secara vulgar. Seni telah menjadi penyambung lidah rakyat untuk mengutuk ketidakadilan serta memprotes kesewenang-wenangan. Kekuasaan Orde Baru memang gampang memenjarakan, bahkan melenyapkan orang yang mengkritik mereka. Namun, seni kritis tetap dibiarkan dipertontonkan di ruang publik. Itulah cara penguasa waktu itu menyeimbangkan ekspresi kekuasaan di hadapan rakyat.

Gerakan reformasi yang berpuncak pada lengsernya Presiden Soeharto ternyata pula menjadi puncak dari seni kritis di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan formasi politik, menyusul pula terjadinya pergeseran ekspresi para seniman yang dulunya sangat kritis. Mereka seperti kehilangan tenaga dan akal kritisnya setelah kebebasan berekspresi terbuka lebar sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya. Kondisi ini seperti meneguhkan kalimat sakti tentang peran sastra pada era otoritarian. Bahwa ketika suara rakyat dibungkam, sastra yang akan berbicara. Nah, ketika rakyat sudah bebas berbicara, apa lagi peran yang harus dimainkan oleh seniman dan sastrawan?

Kembali kepada kajian yang dilakukan oleh Sutton. Dalam pendahuluan ia dengan tegas mengatakan bahwa seni dan politik tidak pernah bisa dipisahkan. Ia mengemukakan bahwa pada masa pergolakan politik ekspresi seni sering melibatkan pergolakan itu. Artinya, seni tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia mengangkat realitas yang ada di sekeliling seniman. Jika pada hari ini kita kehilangan seni kritis, apakah artinya kita sedang berada pada situasi tanpa problem?

Kebebasan yang diraih pascareformasi telah difasilitasi oleh teknologi sehingga memperluas jangkauan suara mereka. Rakyat yang merasa memiliki problem dengan pemerintah atau dengan apa pun bisa langsung menyuarakan problem tersebut dan seketika langsung didengar oleh penguasa. Hampir semua pemilik akun media sosial telah menjadikan dirinya sebagai jurnalis yang bisa menulis dan merekam apa saja berbagai kejadian di sekitar mereka. Dengan cepat hasil investigasi independen tersebut akan menyebar hingga akhirnya sampai kepada sasaran yang dituju.

Rakyat tidak butuh lagi media antara, seperti seniman atau wartawan, karena sesama rakyat pun mereka telah bisa membagi berita. Rakyat dengan penguasa pun bisa langsung berhubungan tanpa sekat melalui media sosial. Kasus penumpukan kekayaan yang tak wajar oleh pejabat, kekerasan pejabat, atau kondisi jalan rusak di berbagai pelosok negeri dengan cepat direspons oleh penguasa berkat kecanggihan media sosial.

Jika dulu berbagai kebobrokan harus dibongkar dulu oleh wartawan dan disuarakan oleh seniman, saat ini cukup ditulis atau direkam dan diunggah ke media sosial. Akibatnya, saat ini seniman dan jurnalis kritis seperti mendapat saingan yang tak terbatas. Para seniman kritis yang dulu banyak menyuarakan kepentingan publik seperti tersingkir. Namun, bukan berarti seni harus mati. Seni tetap akan mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Jika kita perhatikan, keberadaan media sosial saat ini menjadi media untuk menumpahkan hal-hal yang bersifat personal dan melankolis. Nyaris berbagai kejadian yang bersifat sangat personal-individual diunggah ke media sosial. Artinya, apa yang dulu disebut sebagai rahasia pribadi saat ini nyaris tidak ada lagi. Hal-hal yang romantis dan melankolis bertebaran di media sosial. Nah, tanpa disadari seniman pun menangkap fenomena ini.

Jika kita perhatikan dengan saksama, personalisasi seni utamanya lagi menjadi tak terbendung. Didi Kempot dengan meratap-ratap menyuarakan bagaimana pedihnya ditinggal sang kekasih sehingga melahirkan generasi ambyar. Jika dulu para pemuda dengan wajah garang dan bersimbah keringat menyemuti panggung Iwan Fals, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Bongkar!, beberapa waktu yang lalu mereka lenggak-lenggok meneteskan air mata menyanyikan lagu Pamer Bojo bersama Didi Kempot. Inilah salah satu perubahan pasca gerakan reformasi di antara perubahan-perubahan penting lainnya. (*)

PURNAWAN BASUNDORO, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya