Sastra dan Bagaimana Angkatan Darat Memandang Laut

Saat ”prajurit terbaik dan terkhusus dan teristimewa” angkatan darat dilantik menjadi presiden RI, saya berada di Panarukan. Sebuah nama yang jadi frasa akhir dari impian Jenderal Daendels tentang jalan raya yang mengalungi Jawa: Jalan Raya Pos.

BEGINI Pramoedya Ananta Toer menuliskannya dalam Jalan Raya Pos (2005: 127): Duapuluh delapan kilometer menyusuri pantai arah sedikit timurlaut, Jalan Raya Pos sampai ke terminal Panarukan. Kota ini menjadi akhir dari Jalan Daendels karena pada masanya menjadi pelabuhan terpenting di bagian tertimur pantai utara Pulau Jawa. Kali Sampean, semasa Daendels bernama Kali Panarukan, menghubungkan kota pelabuhan ini dengan pedalaman, antaranya dengan Kota Situbondo.”

Pram menarik garis Panarukan dengan Tuban sebagai dermaga titik berangkat ekspor kopi, gula, dan penumpukan hasil tani sepanjang Selat Bali.

Tuban adalah pusat pengisahan roman gigantis Pram berjudul Arus Balik. Suatu karya sastra bertema laut yang belum ada padanannya dalam sejarah sastra Indonesia.

Panarukan dalam Arus Balik itu, selain sebagai gelanggang perebutan iman berdarah antara Katolik dan Islam, juga titik berhenti pembangunan jalan raya yang ambisius yang kemudian kita mengenalnya dengan ”jalan pantura”.

Panarukan sebagai sebuah bandar besar bisa menjadi titik berangkat kita melihat bagaimana laut menjadi air raya penghubung ekonomi.

Jenderal Daendels mengubahnya, memutar pintu Situbondo via Panarukan, mengarahkan mukanya ke darat. Panarukan menjadi mata rantai kalung ekonomi, menjadi jalan raya penghubung ekonomi kolonial.

Walau seorang jenderal dengan pemerintahan militer, Daendels tetaplah membawa semangat VOC, jenderal pedagang. Jalan yang ia bangun diperuntukkan pada dua hal sekaligus: ekonomi dan logistik perang.

Sejak saat itu, Jawa yang kecil pulaunya ini lebih fokus membangun darat sehabis-habisnya. Seluruh sumber daya yang dipunyai semuanya dipakai merayah darat. Seluruh inovasi pengetahuan dan teknologi yang diproduksi di semua perguruan tinggi elite seperti ditakdirkan untuk mengeksploitasi darat. Ledakan penduduk menjadi tak terkendali. Semua beban didaratkan. Di Jawa manusia bertumpuk-tumpuk.

Lalu, kita mengenal frasa ”memunggungi laut”. Frasa kutukan. Semua menjadi asing dengan laut. Samudra menjadi sesuatu yang asing, gelap, menakutkan. Jika pun ada bisnis di sana, biasanya bisnis yang merugi, seperti yang dialami badan usaha negara Pelayaran Nasional.

Atau, jika ada ”pengusaha muda” seperti Kaesang Pangarep berbisnis udang di Situbondo lewat bendera Panca Mitra Multipradana (PMMP), semata bukan karena bagian dari penghormatan laut sebagai bahari, tetapi ada peluang cuan di sana yang tak peduli bisnis bibir pantainya merusak ekologi atau tidak.

Jokowi pernah membangkitkan asa di awal kekuasaannya. Bahwa, kita stop dan tak lagi memunggungi laut. Kita mesti bersahabat lagi dengan laut. Frasa ”bahari” pun bergaung. Bahari adalah lanskap kebudayaan laut.

Tetapi, kita semua tertipu. Jokowi tak benar-benar memutar badan. Itu hanya gimiknya. Jokowi yang datang dari pedagang kayu adalah super Daendels di masa kini. Manusia pemuja darat, manusia dengan ambisi yang melampaui Jenderal Daendels dan Jenderal Harto sekaligus: melilit seluruh daratan Jawa dengan jalan berbayar.

Dari sini kita bisa memahami sepanjang Orde Baru hingga ”Orde Lebih Baru” saat ini mengapa angkatan darat selamanya menjadi lebih (di)kuat(kan) ketimbang angkatan yang lain.

Saat kolonialisme datang dari laut, Sultan Trenggono di Kasultanan Demak, alih-alih membangun armada laut dan memusatkan anggaran negara untuk teknologi perkapalan, justru menghabiskan dana untuk pasukan artileri, pasukan kuda.