Menyoal Moral dalam Arena Politik

Politik acap kali digambarkan kotor. Politisinya pun dipandang lumrah bersilat lidah, mengikuti ke mana pun arah perdebatan.

TIDAK ada kesetiaan di dalam politik, sebab yang didahulukan adalah kepentingan. Segalanya dapat berubah-ubah, maka tidak ada kawan dan lawan yang kekal. Citra politik beserta interaksi dalam arena kontestasi politik praktis, apakah memang begitu adanya? Mengapa politik lekat dengan urusan ”cawe-cawe kekuasaan” semata? Suasana semakin memanas di arena, khususnya menjelang mendekatnya pemilihan kepala daerah di akhir tahun 2024 ini. Politik di Indonesia memang tercengkeram dengan praktik politis yang buruk dan demokrasi memang berada dalam pertaruhan. Meski demikian, hendaknya pencarian terhadap makna politik yang berbeda, yang beriringan dengan nilai etis, tidak putus ditinggalkan begitu saja.

Dalam filsafat politik, memang ranum berisi kajian teoretis beserta kreasi yang ideal mengenai pengertian politik. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman semasa era pencerahan, kala itu juga menunjukkan kerisauan yang serupa soal politik. Apakah teori dan praktik khususnya tentang politik itu sebangun adanya? Mengingat, bermacam pertikaian dan perang antarwilayah dilancarkan atas nama kekuasaan melalui politisi. Ia mengeluhkan sifat dari penguasa, khususnya kecenderungan seorang pemimpin yang kemungkinan besar jatuh menjadi seorang despot atau tiran. Kesenjangan antara teori dan praktik politik inilah yang menjadi renungan Immanuel Kant dalam teks dengan subjudul On the Relationship of Theory to Practice in Political Right, dari karya tulis keseluruhan yang mempersoalkan mengapa ada sentimen, bahwa teori sering kali tidak sesuai dengan praktik pada kenyataannya.

Pandangan idealis Kant tentang relasi moral dan politik memang menarik. Politik sangat terhubung dengan moral dan hendaknya tidak dibiarkan terpisah. Ia mengawali dengan gagasan pilar-pilar yang menopang masyarakat sipil yang kokoh, yakni kebebasan setiap anggota masyarakat sebagai manusia, lalu kesetaraan dalam relasi antarsubjek, kemudian otonomi individu sebagai warga negara. Ia berargumen bahwa poin-poin ini perlu dimengerti sebagai hasil pemikiran rasional, yang memiliki tujuan, yakni merawat hak asasi manusia. Seorang realis dapat mempersoalkan pandangan ini, bahwa dalam praktik bermasyarakat sehari-hari, kita melihat keadaan yang tidak adil menimpa kelompok maupun individu yang paling rentan dan terpinggirkan. Walau kondisi empiris ini kerap menyergah kita dan membuat kita merasa tersandera, seorang Kantian akan membayangkan bahwa prinsip kebebasan, kesetaraan, dan otonomi adalah kewajiban politis bersama untuk diperjuangkan.

Saya berdiskusi mengenai hal ini dengan F. Budi Hardiman, seorang pakar filsafat Kant yang juga seorang pengajar. Ia mengkritik kondisi politik yang terjadi di Indonesia, khususnya betapa mudahnya hukum dibolak-balikkan oleh penguasa. Ia mengutip Kant tentang ragam politisi yang disebutkan dalam teks berjudul Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, yang pertama adalah seorang politisi moral (a moral politician) yang menerjemahkan tindakan politisnya sejalan dengan kewajiban moral, sedangkan berbeda dengan moralis politik (a political moralist) yang mendengungkan moralitas sebagai kedok agar dapat mencapai tujuan politik tertentu. Seorang politisi yang bermoral dalam interaksi praktisnya mungkin saja dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang mengharuskan ia menimbang dengan bijak, tindakan mana saja yang sejalan dengan pandangan moral baik, melampaui kepentingan untung rugi dalam politik. Sedangkan moralis politik akan mengupayakan bermacam cara demi mendahulukan keuntungan politik, lalu berdalih dengan pembenaran moral setelahnya.

Saya ingin melanjutkan pembahasan dengan menyinggung penelitian Paul Formosa, seorang pengajar di Macquarie University yang menekuni pemikiran Immanuel Kant. Ia menekankan pentingnya ruang publik yang vibran sebagai motor dari kemajuan politik sekaligus menjadi cara mengukur legitimasi politik. Negara yang tidak memiliki ”citizenry” atau masyarakat sipil yang aktif dalam berpolitik dapat mengakibatkan stagnasi sekaligus pelanggengan ketidakadilan. Formosa berpendapat bahwa, dalam pandangan idealis, moral berada di atas politik, sedangkan realis menempatkan politik lebih penting daripada moral. Sementara itu, seorang kompromis mengatakan bahwa harus ada titik tengah di antara moral dan politik. Bagi Formosa, seorang Kantian akan mengutamakan moral di atas politik daripada dua posisi lainnya, sebab dalam momen yang krusial martabat manusia (human dignity) sebagai landasan dari moralitas tidak dapat dinegosiasikan.

Formosa mengajukan analisis yang tajam tentang bahaya depolitisasi atau dihilangkannya aktivitas politik yang dinamis. Ia menyebutkan satu contoh bagaimana sistem kepartaian (cara mereka berkoalisi) justru tindak depolitisasi yang membekuk ruang publik ke dalam penyeragaman suara. Cara-cara ini membuat suara minoritas semakin sukar untuk muncul. Begitu juga geliat pengawasan dan penyeimbangan pendapat.

Sebagai kesimpulan, komunitas politik yang dibayangkan oleh Kant mengedepankan kebebasan individu untuk melontarkan kritik serta berpartisipasi dalam politik yang terbuka. Keterbukaan inilah sebagian dari cara untuk mematalkan daya depolitisasi yang membayang-bayangi warga. Karena itu, betapa pentingnya protes yang dilancarkan oleh warga. Sejatinya suara mereka adalah tuntutan agar politik tidak lagi porak-poranda terlepas dari moral. (*)