Apakah Kita Masih Bisa Bilang (Seni) Pascareformasi?

Pada 2023 lalu kita mengingat 25 tahun reformasi, pada titik yang segenting-gentingnya, menjelang pemilu yang dipenuhi hantu Orde Baru. Beberapa upaya menelusuri lagi sejarah pra-pascareformasi sempat dimunculkan, terutama untuk membicarakan kembali proses peralihan politik ini, bukan dengan bentuk-bentuk mengglorifikasi, melainkan dengan keinginan untuk membuka dialog dan tafsir yang kaya akan sejarah yang masih banyak tersembunyi.

BERSAMA Cemeti Institute for Arts and Society serta empat ruang seni di Jogjakarta –Kedai Kebun Forum, Krack!, Mes56, dan LAV Gallery– kami mencoba merangkul ingatan kolektif lintas generasi berkaitan dengan sejarah reformasi 1998. Tentu saja beberapa temuan cukup bisa diprediksi: sebagian dari generasi baru yang masih berusia balita mengingat momen ini dengan sangat kabur, sementara teks-teks yang didistribusikan di kalangan sekolah dan ruang publik masih cukup terbatas sehingga pemahaman mereka terhadap situasi pembungkaman dan kekerasan Orde Baru terfragmentasi di sana-sini. Di sisi yang lain, pameran ini juga berupaya untuk melihat bagaimana pengalaman reformasi dimaknai di tempat-tempat yang jauh dari ”pusat politik”, kawasan-kawasan pinggiran yang mempunyai kontestasi politik lokalnya sendiri.

Sejak awal, dalam ”Mengingat 25 Tahun Reformasi”, reformasi sendiri tidak dilihat dengan cara yang romantis dan nostalgis, di mana seolah-olah sebuah rezim tumbang, musuh bersama hilang, dan masa depan tampaknya gemilang. Justru suara-suara ”yang lain” dalam pameran ini diamplifikasi agar kita belajar bahwa reformasi punya makna yang tidak tunggal. Ia penuh dengan hiruk pikuk dan silang sengkarut dari relasi kuasa akar rumput dan politik lokal, yang artinya kemungkinannya untuk gagal menegaskan fungsi negara juga sangatlah besar.

Dalam skala yang kecil, juga dimulai oleh beragam proyek seniman sebelumnya, kesadaran untuk membangun jembatan ingatan dan pengetahuan sehingga generasi pascareformasi bisa terus menjaga semangat perlawanan terhadap oligarki dan rezim yang korup, mengingat dan menuliskan sejarah dalam versi mereka masing-masing. Kerja-kerja para seniman periode prareformasi, yang kemudian tampak sebagai heroik pada masa kini, perlu didemistifikasi, perlu dinormalisasi, sehingga muncul kembali kesadaran bahwa kerja kesenian selalu bersifat lintas sektoral dan interseksional, tidak melulu sibuk dengan estetika, tapi sebuah pengabdian kemanusiaan.

Dalam konteks yang lebih luas, ilusi tentang demokrasi, pluralisme, dan globalisasi baru telah membawa kita pada situasi ”lengah”, di mana kita melihat negara seolah-olah penyedia beragam sumber daya dan setiap orang seperti sibuk dengan pengembangan sektor-sektornya sendiri. Pluralisme kita digambarkan dalam citra yang sangat dekat dengan neoliberalisme, alih-alih sungguh-sungguh memberi ruang pada yang terpinggir dan tersingkir. Sektor seni dan budaya, misalnya, memasuki rezim administratif dengan digelontorkannya dana Indonesiana, beragam insentif dan program-program seni puluhan miliar rupiah, yang membuat para seniman dan pekerja seni –termasuk saya– sibuk dengan proposal, anggaran, dan laporan, alih-alih berfokus sungguh pada upaya untuk menciptakan ruang kebudayaan yang terus menjadi alternatif gerakan masyarakat sipil.

Proses Pemilihan Umum 2024 telah menunjukkan bagaimana hantu masa lalu, sebuah rezim yang kita bayangkan sebagai pusat beragam trauma kekerasan dan ketakutan, jelas masih bersemayam dalam kehidupan Indonesia pascareformasi. Bahkan lahir pula keluarga oligarki baru yang seperti sedemikian mudah bermain dengan hukum, menggunakan aparatus-aparatus negara untuk kepentingan sekelompok orang. Menerima dominasi pendapat publik tentang para kandidat, kita seperti dibangunkan dari mimpi, melihat bagaimana sejarah seperti tak punya arti atau tak menjadi pelajaran dan pengetahuan yang diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya.

Kompleksitas persoalan yang melingkupi praktik penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi gurita yang tersembunyi. Pembangunan infrastruktur yang menjadi bentuk baru developmentalisme Orde Baru semakin menyasak lahan-lahan warga, menyingkirkan kandungan pengetahuan lokal, problem ekologis yang akut, dan paradigma ekonomi mengarah pada ekonomi pragmatis. Bagaimana seniman bisa memetakan posisinya dalam konteks hari ini pasca-Pemilu 2024 ini? Apakah dunia kesenian akan menggunakan narasi ”musuh bersama” sebagaimana yang digunakan pada periode sebelumnya? Apakah narasi itu masih relevan?

Saya kira kita perlu untuk membangun imajinasi baru tentang apa itu ”politik”. Apakah politik sekadar memikirkan siapa yang berada di puncak kekuasaan dan kita menggalang solidaritas politik setiap lima tahun? Barangkali kerja-kerja politik lokal yang berbasis solidaritas akar rumput menjadi penting diupayakan kembali –turun ke bawah, bekerja dengan komunitas lokal– sehingga politik adalah kemampuan untuk melihat relasi kuasa sebagai praktik kehidupan sehari-hari dan memungkinkan setiap warga punya suara. Resistansi lokal adalah kemampuan untuk terus membangun dialog tentang ruang-ruang sekelilingnya sehingga mereka dapat menentukan sendiri masa depan ruang dan pengetahuan sebagai warisan untuk generasi masa depan. Dari sini, kita membayangkan juga bagaimana amnesia sejarah bisa diantisipasi dengan mengerahkan diri untuk kerja-kerja menuliskan sejarah politik lokal, melalui karya, melalui penciptaan partisipatif. Seperti politik yang tidak selalu tentang apa yang terjadi di pusat pusaran, seni juga harus bergerak dalam arah desentralisasi.

Slogan tentang seni pascareformasi tampaknya perlahan mulai kita evaluasi ulang dari sini. Belum ada yang pasca, belum ada yang benar-benar berubah. Mungkin pernah hampir dan nyaris, tapi kita belum menggapainya. (*)

---

ALIA SWASTIKA, Kurator dan direktur Yayasan Biennale Jogjakarta