Rupiah Ditutup Loyo Rp 17.105 per Dolar AS, Dipicu Sentimen Global dan Beban Subsidi Energi

JawaPos.com – Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan sore ini, Selasa (7/4). Mata uang Garuda ditutup melemah 70 poin ke level Rp 17.105 per dolar AS, dari posisi sebelumnya di Rp 17.035 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian global, terutama terkait potensi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, pasar tengah mencermati tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump kepada Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Di sisi lain, ancaman eskalasi konflik memicu kekhawatiran terganggunya jalur distribusi minyak dunia.

“Investor bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz,” ujar Ibrahim dalam analisisnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, gangguan lalu lintas kapal tanker telah memperketat ekspektasi pasokan dan mendorong kenaikan premi risiko di pasar minyak global. Upaya diplomatik pun dinilai belum membuahkan hasil, setelah Iran menolak proposal gencatan senjata sementara yang didukung AS.

Baca Juga:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut TKA Tak Hanya Ukur Akademik, Tapi Juga Karakter

Sebaliknya, Iran menuntut penghentian konflik secara permanen, jaminan keamanan jangka panjang, pencabutan sanksi, serta kompensasi atas kerusakan.

Sementara itu, Trump menegaskan tenggat waktu tetap berlaku dan memperingatkan potensi serangan terhadap infrastruktur Iran jika tidak dipatuhi. Situasi tersebut mendorong lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran inflasi global.

"Investor juga menunggu data inflasi AS penting yang akan dirilis pada hari Jumat, yang diharapkan memberikan petunjuk tentang lintasan suku bunga Fed," jelasnya.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah turut diperparah oleh faktor fundamental, khususnya terkait kebijakan subsidi energi. Ibrahin menilai skema subsidi berbasis komoditas masih belum tepat sasaran, sehingga membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu.