Investor Domestik Dominasi Kepemilikan Obligasi Korporasi dan Pemerintah

JawaPos.com - Investor domestik mendominasi kepemilikan surat utang atau obligasi di Indonesia. Sementara kepemilikan investor asing terbilang sangat kecil. Bank Indonesia (BI) juga turut melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding obligasi atau sukuk korporasi di Indonesia per 27 Mei 2025 mencapai Rp 528,69 triliun. Mayoritas kepemilikan surat utang tersebut masih didominasi oleh investor domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan, porsi kepemilikan asing atas obligasi atau sukuk korporasi hanya Rp 6,22 triliun, setara dengan 1,18 persen dari total outstanding.

"Kepemilikan asing tersebut apabila dibandingkan secara year-on-year (YoY) tercatat turun karena kepemilikan asing per Mei 2024 mencapai Rp 9,74 triliun atau 1,90 persen (dari total outstanding)," ucap Inarno, Selasa (3/6).

Begitu pula secara year-to-date (YtD) juga tercatat turun. Karena kepemilikan asing per Desember 2024 sebesar Rp 7,03 triliun. Setara 1,36 persen dari total outstanding obligasi atau sukuk korporasi.

Di sisi lain, untuk surat utang negara (government bond) atau sukuk pemerintah, OJK mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Per 27 Mei 2025, total nilai surat utang pemerintah sebanyak Rp 6.344,07 triliun. Kepemilikan investor asing sebesar Rp 923,75 triliun atau 14,56 persen.

Kepemilikan asing pada surat utang pemerintah memang mengalami kenaikan. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode Mei 2024 dengan Rp 806,97 triliun atau 14,05 persen dari total outstanding. "Juga meningkat dari posisi akhir Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 876,64 triliun atau 14,52 persen," jelasnya.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa investor asing cenderung mengurangi eksposur terhadap obligasi korporasi. Di sisi lain, tetap menunjukkan minat terhadap surat utang pemerintah Indonesia.

OJK terus memantau dinamika pasar dan mengimbau pelaku pasar untuk tetap mencermati faktor-faktor global yang dapat memengaruhi aliran dana investasi. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder.

Dalam rangka untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Selama 2025, sampai 20 Mei, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 96,41 triliun.

"Yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 64,99 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp 31,42 triliun," kata Perry.

Kedepan, BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro-pasar. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi. Sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.