Mampukah Indonesia Mempertegas ASEAN Centrality?

PRESIDEN Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tak boleh menjadi proxy bagi negara mana pun. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan kehormatan Sekjen ASEAN dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN pada 3 Februari 2023 lalu. Pertemuan ini menjadi awal dari rangkaian pertemuan ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.

Pernyataan Jokowi soal ASEAN yang tidak boleh menjadi proxy siapa pun dimaksudkan untuk mempertegas konsep ASEAN Centrality. Konsep barusan menekankan bahwa ASEAN harus menjadi pemimpin dan sentral dalam kerangka kerja sama regional dan tidak bergantung kepentingan negara lain. Jokowi memberikan dukungan kuat kepada negara-negara anggota ASEAN untuk merealisasikan hal tersebut. Ini menunjukkan pandangan Indonesia kepada ASEAN sebagai organisasi yang memiliki integritas dan independensi, serta berperan penting dalam mempromosikan kerja sama dan stabilitas regional.

Namun, pernyataan Jokowi pun layak dikritisi, karena akan sangat sulit dipraktikkan. Paling tidak, untuk mengimplementasikan pernyataan tersebut, Indonesia harus menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, Indonesia wajib berkomunikasi dan berkoordinasi serta memastikan bahwa ASEAN memiliki visi dan misi yang jelas. Terakhir, Indonesia harus mendukung kebijakan dan program kerja sama ASEAN yang merata di bidang ekonomi dan politik regional. Jika semua itu terlaksana, barulah Indonesia bisa memastikan bahwa ASEAN tidak menjadi proxy bagi negara mana pun.

Hari ini sangat sulit untuk menghindari ASEAN sebagai proxy bagi negara tertentu. Musababnya, beberapa negara anggota mungkin memiliki kepentingan dan hubungan yang berbeda dengan negara lain. Selain itu, realitas politik mesti diperhatikan. Dalam dunia politik, ada beberapa negara yang memiliki hubungan erat dan mungkin memiliki kepentingan yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Lalu, ketergantungan ekonomi beberapa negara anggota ASEAN kepada negara lain untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara tersebut. Semua itu turut menyebabkan beberapa negara menjadi proxy bagi negara lain.

Tiongkok dan AS di Asia Tenggara

ASEAN dan negara-negara anggotanya memiliki pandangan beragam terkait kehadiran Tiongkok dan AS di Asia Tenggara. Beberapa negara melihat kehadiran Tiongkok sebagai peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis. Sementara yang lain menganggap kehadiran Tiongkok sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Kehadiran AS pun dianggap sebagai faktor stabilisasi dan pengamanan, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan intervensi politik dan ekonomi dari luar wilayah.

Persaingan dua negara tersebut yang berkepentingan untuk memengaruhi wilayah ini dapat menyebabkan tensi politik dan memengaruhi stabilitas wilayah secara negatif. Karena itu, penting bagi ASEAN untuk memegang peran sentral dan memastikan bahwa kerja sama dan stabilitas regional tidak terpengaruh oleh kepentingan Tiongkok atau Amerika Serikat. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan dialog dan kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok serta Amerika Serikat. Serta memastikan kerja sama dilakukan dengan adil dan seimbang bagi semua pihak.

Indonesia yang saat ini sebagai pemimpin ASEAN tentu memiliki peran sentral dalam mengatasi kontestasi Tiongkok-AS di ASEAN. Pada situasi ini, Indonesia dapat memainkan peran sebagai balancer dan broker. Dalam studi hubungan internasional, balancer diperankan oleh negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional. Kemudian, broker juga harus dipegang oleh negara yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama antara negara-negara lain.

Indonesia dalam memainkan perannya sebagai balancer dan broker dapat mempromosikan dialog dan memfasilitasi kerja sama antara Tiongkok, AS, dan negara-negara anggota ASEAN. Lalu, memastikan hubungan di antara mereka tidak memengaruhi stabilitas dan kerja sama regional. Selain itu, untuk memainkan perannya secara efektif, Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas dan terkoordinasi, serta memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam sistem internasional.

Libatkan NU dan R-20 di Krisis Rohingya

Indonesia juga dapat memainkan perannya sebagai balancer dan broker negara-negara ASEAN di kasus Rohingya. Hal barusan merupakan isu keamanan dan perdamaian yang sangat penting di wilayah Asia Tenggara. Meski, ASEAN memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan politik domestik negara anggotanya. Indonesia masih dapat berperan sebagai broker dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antarnegara dan mempromosikan solusi damai dan inklusif.

Melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Religion-20 (R-20) dalam penanganan krisis Rohingya bisa menjadi alternatif yang baik bagi pemerintah Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh besar dan dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang berbeda dari pemerintah.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan keduanya dalam mempromosikan dialog antarkelompok dan negara yang terkait, memfasilitasi kerja sama dan solusi damai, serta membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu ini.

Terakhir, Indonesia memiliki banyak harapan sebagai pemimpin ASEAN 2023. Sebagai salah satu negara terbesar dan paling stabil di kawasan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dan memperkuat ASEAN dalam memecahkan masalah regional dan global.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki kemampuan untuk memimpin dan memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional yang inklusif dan stabil. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi masalah regional dan global dapat menentukan arah dan keberlangsungan ASEAN dalam waktu yang akan datang. (*)

*) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate, mahasiswa pascasarjana ilmu politik Shanghai Jiao Tong University