Pemerintah Diminta Evaluasi Implementasi B50 Demi Kesejahteraan Petani Sawit

JawaPos.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional.

Permintaan itu dikemukakan oleh Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, evaluasi yang perlu dilakukan pemerintah mencangkup sejumlah aspek, seperti dampak terhadap harga tandan buah segar (TBS), keberlanjutan dana BPDP, kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, dan kesejahteraan petani.

“Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama,” ujar Darto kepada wartawan pada Jumat (26/6).

Baca Juga:Prabowo Ungkap Juli 2026 Bakal Launching B50, Optimistis Swasembaga Energi

Sebagaimana diketahui, B35, B40, dan B50 merupakan program pemerintah yang menggabungkan antara bahan bakar nabati (BBN), seperti crude palm oil (CPO) dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk dijadikan biodiesel.

Menurut Darto, ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit. "Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia," ujarnya.

Selama ini, kata dia, POPSI secara konsisten mendukung program hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Namun sejak awal, POPSI telah mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema flexi blending dengan B30 sebagai batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel.

Darto menjelaskan, seharusnya pemerintah perlu menerapkan sebuah kebijakan sesuai dengan kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Dia menilai pendekatan tersebut jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran biodiesel yang tinggi ketika konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.