Kontrak Lapindo Kelola Blok Brantas Diperpanjang Setelah 2020

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani kontrak bagi hasil Gross Split Wilayah Kerja Migas Brantas yang akan berakhir kontraknya pada 2020 mendatang.

Penandatangan ini menyusul penandatanganan 3 kontrak WK terminasi lain yang berakhir kontraknya 2020 yakni WK Malacca Straits, Salawati dan Kepala Burung Blok A yang ditandatangani pada 11 Juli 2018 lalu.

Dari kontrak bagi hasil ini, total bonus tanda tangan (signature bonus) yang diterima Pemerintah sebesar USD 1 juta atau setara Rp 13,4 miliar. Sedangkan perkiraan total nilai investasi dari pelaksanaan komitmen kerja pasti lima tahun pertama adalah sebesar USD 115,5 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun (asumsi nilai tukar Rupiah sesuai APBN 2018, Rp13.400 per dolar Amerika Serikat).

"Kontrak bagi hasil ini merupakan kontrak perpanjangan yang berlaku efektif tanggal 23 April 2020 untuk jangka waktu kontrak selama 20 tahun dengan kontraktor Lapindo Brantas Inc., PT. Prakarsa Brantas dan PT. Minarak Brantas Gas dimana Lapindo Brantas Inc., bertindak sebagai Operator," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/8).

Selain itu, partisipasi interest yang dimiliki oleh para kontraktor tersebut termasuk Partisipasi Interes 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD.

Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc Faruq Adhi Nugroho mengatakan mengenai aspek keselamatan dan teknis, ia mengaku telah dipandu oleh SKK Migas.

"SOP-nya segala macam semuanya sudah dikondisikan oleh SKK dan kita ikuti apa yang mereka ini syaratkan," jelasnya.

Hal ini ditekankan mengingat peristiwa yang diakibatkan oleh bocornya pipa perusahaan itu belasan tahun lalu. Faruq mengatakan meski sama-sama terletak di Sidoarjo akan tetapi wilayah sumur terminasi ini tidak terpengaruh.

"Dan kita gak ada pengaruhnya karena wilayah sumur dan lumpur itu sumur kita tetap produksi," jelasnya.