Cuma Jadi Wacana, Kapan Kebijakan Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg?

JawaPos.com - Tidak tepatnya penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi atau gas melon membuat PT Pertamina (Persero) akan melakukan sistem distribusi tertutup pada tahun ini. Sayang, wacana itu rupanya urun dilakukan lantaran perseroan belum menemukan data yang valid ihwal siapa saja yang berhak menerima subsidi tersebut.

Dalam skema distribusi tertutup, nantinya hanya orang miskin dan pemegang kartu khusus yang berhak menerima subsidi untuk gas melon.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto mengakui jika rencana tersebut masih terus dibahas. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan alternatif kebijakan yang pas agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran.

"Kemarin kan bicara 2019 itu kan masih ada alternatif yang belum diputuskan. Apakah distribusi tertutup atau bantuan langsung tunai kan digabung dengan program bantuan sosial yang lain. Jadi kita tahu siapa musti dikasih. Itu belum diputuskan. Baru alternatif kebijakan yang kita siapkan, mana yang akan dipilih," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/7).

Sambil menunggu terealisasinya kebijakan distribusi tertutup elpiji 3 kg, lanjut Djoko, Pertamina telah meluncurkan gas melon nonsubsidi di Jakarta dan Surabaya. Pihaknya bersama perseroan akan terus memantau perkembangan minat masyarakat untuk elpiji tersebut. Jika sukses, opsi untuk mengaktifkan kebijakan distribusi tertutup bisa saja dibatalkan.

"Nah sambil menunggu itu kita harus menahan laju konsumsi LPG 3 kg supaya subsidinya nggak nambah. Nah pertamina mengajukan LPG 3 kg nonsubsidi di Jakarta-Surabaya. Kalau ini sukses, wilayah lain yang ada demand-nya sambil menunggu 2019. Kalau itu sukses, itu saja diteruskan," jelas dia.

Dia berharap, dengan tersedianya elpiji 3 kg nonsubsidi, maka masyarakat menengah atas diharapkan bisa mulai beralih. Apalagi, Pertamina juga menyediakan produk gas lainnya seperti Bright Gas dengan volume 5,5 kg dan harga yang tidak terlalu mahal.

"Iya tapi itu LPG 3 kg kan dipakai siapa saja karena menurut kita kan harusnya dipakai untuk orang miskin, yang menengah ke atas nggak boleh. Tapi kan nggak ada yang dilarang. Kalau kita sediakan yang nonsubsidi 3 kg dia bisa pakai itu sambil tunggu kebijakan itu," tandas pria yang akrab disapa Djoksis itu.