DPR: Alihkan Sebagian Subsidi Energi Untuk Bangun Infrastruktur Gas

JawaPos.com - Pemerintah didorong untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi dengan memperluas pengembangan jaringan distirubusi gas. Pembiayaannya dilakukan dengan mengalihkan sebagian subsidi energi. Harapannya, pemanfaatan bahan bakar gas bisa lebih masif di masyarakat.

Wakil Ketua komisi VII DPR RI, Syaikul Islam meminta pemerintah berani memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk memperluas infrastruktur jaringan gas bumi. Langkah itu, menurutnya, akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang mengingat mayoritas blok-blok migas yang di eksplorasi dan di eksploitasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar daripada minyak bumi.

"Subsidi energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas. Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak," ujar Syaikul, Sabtu (27/7)

Pemerintah baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas bumi mulai 2026 hingga 2043. Sampai semester I 2019 data SKK Migas mencatat bahwa produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD, setara dengan 13,99 persen  dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, 5.913 MMSCFD.

Menurut Syaikul, subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi dalam jangka panjang. Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga tahun terakhir subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp 25 triliun (2016), Rp 39 triliun (2017) dan Rp 64 triliun (2018).

"Bayangkan dengan 10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun. Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk sendiri," tegasnya.

Dengan semakin banyaknya usaha rumahan, pasca munculnya aplikasi seperti Go-Food, GrabFood dan e-commerce lainnya, gas bumi bisa menjadi energi yang efisien untuk pelaku usaha kecil. Sehingga keberadaan gas bumi dapat membantu penguatan sektor UMKM yang merupakan pondasi ekonomi nasional.

Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas 293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp 3,2 triliun di tahun 2020.

"Kami harap manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Plt Dirjen Migas, Djoko Siswanto di Jakarta (26/7).