DPR Minta Harga Gas Industri Murah Bisa Jamin Investasi Hulu Hilir

industri gas nasional

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga meminta pemerintah dan pelaku industri mencari solusi bersama terkait polemik harga gas industri sesuai amanat Perpres 40 Tahun 2016. Aturan tersebut berisi mengenai penetapan harga gas industri agar dapat berdaya saing dan tumbuh lebih kuat.

Lamhot berharap, kebijakan tidak hanya menguntungkan korporasi BUMN, swasta, maupun industri yang menikmati harga gas murah. Akan tetapi pengelola gas pun harus dijaga agar dapat membangun infrastruktur yang menjadi target pemerintah.

"Kebijakan ini jangan sampai mematikan pengembangan pemanfaatan energi gas bumi dan mengurangi daya tarik investasi, baik di sektor hulu maupun hilir migas. Ini penting mengingat pembangunan infrastruktur hilir gas bumi dan eksplorasi lapangan baru migas memiliki posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan kemandirian energi nasional," ujarnya dalam keterangannya, Senin (2/3).

Ia menyebut, ketergantungan Indonesia akan energi impor harus disikapi dengan kebijakan strategis. Dengan cadangan gas bumi yang jauh lebih besar daripada minyak bumi, sudah seharusnya Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur gas.

Apalagi sampai hari ini di industri hilir gas, kata dia, jaringan infrastruktur gas belum tersambung secara merata. Jaringan pipa di Sumatera, Jawa bagian tengah, dan beberapa lokasi di Kalimantan serta Sulawesi belum tersambung gas.

Menurutnya, iklim investasi yang menarik di hulu ditambah jaminan pengembalian investasi di hilir, akan memberikan kepastian pengembangan infrastruktur gas. Sehingga, diharapkan semakin banyak pelaku industri di berbagai wilayah yang dapat menikmati gas bumi.

Sementara itu, Center for Energy Policy Kholid Syeirazi mengatakan, bahwa harga gas USD 6 per MMBTU berlaku untuk harga di hulu bukan di tingkat konsumen. Menurutnya, hal itu sesungguhnya telah berjalan, di mana saat ini agregat gas hulu di Indonesia di sekitar USD 5,4 - 5,8 per MMBTU.

"Inilah yang membuat beberapa sektor industri seperti baja, petrokimia, dan pupuk sudah menikmati harga sesuai Perpres tersebut," imbuhnya.