Presdir CBC Ingatakan Krisis Sri Lanka Bisa Menular ke Indonesia

JawaPos.com - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), A Deni Daruri mengingatkan soal krisis yang terjadi di Sri Lanka berpotensi menjalar ke Indonesia. Karena itu tim ekonomi yang dipercaya Presiden Jokowi, harus bekerja keras dan ekstra hati-hati.

"Kondisi saat ini, membuat para menteri tidak bisa santai. Semuanya harus kerja keras dan cerdas," kata Deni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (29/6).

Namun, Deni mengaku pesimistis dengan kinerja tim ekonomi. Karena di dalamnya terlalu banyak politikus, sehingga lebih mencerminkan bagi-bagi kursi, ketimbang profesionalitas. Sementara tantangannya cukup beresiko.

Deni juga menuturkan, upaya membangun perekonomian yang kuat diperlukan orang yang tepat. Artinya, profesionalisme dalam birokrasi menjadi wajib hukumnya. Karena itu, Indonesia perlu kembali ke paham the right man on the right job.

"Ini kan masalahnya adalah masalah ekonomi maka perbanyak menteri yang paham ekonomi. Caranya sederhana, menjadikan PhD economics lulusan Ivy League atau universitas non-Ivy yang memiliki kaliber yang sama seperti MIT, Berkeley, Davis, dan Stanford," imbuh Deni.

Jika prinsip the right man on the right job dijalankan Presiden Jokowi, kata deni, maka menteri bidang ekonomi bukanlah burung beo yang mengikuti suara negara lain. Contohnya: Bank Sentral Jepang terus menerapkan quantitative easing, sementara bank sentral negara lainnya semakin mengetatkan sektor moneter.

Menurut Deni, krisis ekonomi kali ini, berbeda untuk setiap negara. Di mana, sumber inflasi akibat mahalnya biaya (cost push inflation ). inflasi karena biaya kemungkinan disebabkan oleh kenaikan biaya barang, atau jasa penting. Sebab, tidak ada alternatif yang sesuai.

Sebab, tuturnya, ketika bisnis menghadapi harga tinggi karena bahan baku, maka pengusaha terpaksa menaikkan harga output. Salah satu contoh inflasi dorongan biaya adalah krisis minyak era 1970-an, yang oleh beberapa ekonom dipandang sebagai penyebab utama inflasi global.

Padahal, kata Denny, inflasi dihasilkan dari kenaikan harga minyak yang dipatok OPEC. Karena minyak bumi sangat penting bagi industri, kenaikan harga yang besar dapat menyebabkan kenaikan harga barang.

Beberapa ekonom berpendapat, kenaikan harga seperti saat ini, menaikkan tingkat inflasi dalam periode yang lebih lama. Karena, ekspektasi adaptif dan spiral harga/upah, sehingga guncangan penawaran dapat memiliki efek yang terus-menerus (stagflation).

Untuk mengatasi hal ini, menurutnya, sangat mudah. Pemerintah harus berorientasi menciptakan sumber energi dengan biaya marginal sebesar nol. Untuk itu Pemerintah harus mengembangkan sumber energi berbasis matahari dan angin sehingga ketergantungan kepada energi fosil yang harganya meningkat dapat dieliminir.

Langkah kedua, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan monopoli alamiah dalam produksi energi fosil dan makanan. Terapkan harga sebesar biaya marginal yang paling murah. Untuk menjalankan misi ini, maka Pemerintah dapat mengambil alih semua perusahaan batu bara, sehingga memiliki skala ekonomi yang sangat tinggi.

"Selain itu, pemerintah harus mengambil alih semua usaha perkebunan termasuk kelapa sawit dan produksi CPO-nya, sehingga skala ekonominya menjadi sangat besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Denny, Indonesia mampu melewati krisis ekonomi dunia yang bermodel stagflasi ini, jika menempatkan menteri bidang ekonomi dan investasi, sesuai dengan bidang pendidikan ekonomi yang berkelas dunia.

Jika awal Orde Baru, banyak menteri yang Phd economics dari Berkeley, maka saat ini tidak ada menteri yang selevel itu. Satu-satunya PhD economics adalah Sri Mulyani, namun ia hanyalah lulusan Illinois.