Bisa Tingkatkan Kesejahteraan, Kemenko PM Minta Penempatan PMI Harus Prosedural dan Terlindungi

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta agar penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri harus dilakukan prosedural, aman, dan terlindungi.

Dengan begitu PMI bisa menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan pengangguran dan penguatan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris mewakili Muhaimin saat menghadiri Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global dalam Pengecekan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Balai Diklat Industri Surabaya, Jawa Timur Kamis (27/8).

"Untuk pelaksanaan program SMK Go Global Tahap 1, diikuti 14.523 pendaftar," kata Haris.

Baca Juga:Menkeu Purbaya Yakin Layer Cukai Baru Efektif Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Setelah dilakukan seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara menyatakan sebanyak 3.340 peserta dinyatakan lolos. 

Para peserta lalu mengikuti pelatihan upskilling bagi calon Pekerja Migran yang telah memiliki dasar kompetensi tersebut yang tersebar pada 167 kelas di 20 wilayah kerja Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). 

Untuk BP3MI Jawa Timur, pelatihan SMK Go Global Tahap 1 dilaksanakan di Balai Diklat Industri Surabaya dan Politeknik Kesehatan Malang.

"Pelatihan CPMI di Balai Diklat Industri Surabaya berfokus pada bidang operator produksi untuk memenuhi job order dari Taiwan dan Malaysia. Pelatihan tersebut diikuti oleh 100 peserta," imbuhnya.

Kemenko PM berharap kesempatan ini dimanfaatkan dengan maksimal oleh peserta untuk mendapat pengalaman kerja di luar negeri.