Data Desil Awur-awuran Bikin Masyarakat Tercengang, Bakom: Presiden Prabowo Instruksikan Evaluasi

JawaPos.com - Penglompokan keluarga di Indonesia berdasarkan tingkat kesejahterahaan atau desil menjadi sorotan setelah adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi di masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengatakan keluhan yang disampaikan masyarakat dan masalah di lapangan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melaksanakan perbaikan.

“Keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing,” ujar Qodari kepada wartawan dikutip Kamis (27/8).

Qodari mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian mengenai akurasi data yang digunakan untuk memberikan perlindungan sosial atau perlinsos untuk masyarakat Indonesia.

“Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden,” ujarnya.

Qodari menyebut, pemerintah terus memperbaiki akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil.

Upaya tersebut dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan.

Menurut Qodari, salah satu tujuan digitalisasi perlindungan sosial adalah mengatasi persoalan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (bansos).

“Salah satu dari sebab diadakannya perlindungan, apa, digitalisasi perlindungan sosial, selain untuk memudahkan masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial, itu juga untuk bisa menyelesaikan masalah ketidakakuratan dalam penerima,” ucapnya.