Petani Tolak Moratorium Pabrik Kelapa Sawit di Jambi, Dorong Penataan Berbasis Kemitraan

JawaPos.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberlakukan moratorium pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru mendapat penolakan dari Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) bersama Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Jambi.

Menurut Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto, penghentian sementara pembangunan PKS bukan solusi yang tepat untuk membenahi tata kelola industri sawit di daerah tersebut. Kebijakan moratorium justru berpotensi menambah beban petani sawit swadaya. 

Terbatasnya jumlah Pabrik Kelapa Sawit dinilai dapat membuat petani harus menempuh jarak lebih jauh untuk menjual tandan buah segar (TBS), sehingga biaya angkut meningkat dan posisi tawar petani terhadap pembeli semakin lemah.

"Petani swadaya saat ini sudah menanggung biaya angkut TBS sekitar Rp 200 hingga Rp 300 per kilogram karena jarak ke pabrik yang terlalu jauh," ujar Darto dalam keterangannya.

Rencana moratorium pembangunan PKS tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jambi Nomor 1637/DISBUN3/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026. Surat tersebut berisi permintaan data PKS kepada delapan kabupaten di Provinsi Jambi sebagai bagian dari kajian mengenai rencana moratorium.

Baca Juga:Ditemukan Bibit Sawit di Lokasi, Sahroni Tak Percaya Karhutla Riau Karena Puntung Rokok

Meski menolak moratorium, Darto mengakui tata kelola pembangunan pabrik kelapa sawit di Jambi memang perlu diperbaiki. Pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap kapasitas PKS yang telah terpasang di setiap zona dan menyesuaikannya dengan ketersediaan pasokan TBS di wilayah tersebut.

Dia menilai kapasitas pabrik kelapa sawit yang terlalu besar dibandingkan pasokan TBS dapat memunculkan persoalan baru. Salah satunya adalah persaingan usaha yang tidak sehat antarpabrik dalam mendapatkan bahan baku.

"Yang diperlukan bukan moratorium, tetapi penataan. Pemerintah harus memetakan zonasi kebun swadaya dan menghitung kebutuhan kapasitas pabrik kelapa sawit di setiap wilayah," tegasnya.

Darto meminta pemerintah lebih selektif dalam memberikan izin pembangunan pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sendiri. Pembangunan pabrik semacam itu perlu dihindari, terutama jika lokasinya berada di sekitar atau bahkan di tengah kawasan kebun plasma. Karena, dapat mengganggu tata niaga TBS dan pola kemitraan yang telah berjalan.