Ekonom: MBG Tak Perlu Diberikan ke Semua Anak, Cukup untuk yang Membutuhkan

Sejumlah siswa menyantap makanan MBG saat kunjungan ke Sekolah Khusus Negeri 01 Balaraja dalam pelaksanaan Program MBG CSR Swasta Grab–OVO, Kamis (16/07/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dijalankan secara lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan. Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai intervensi pemerintah dalam sebuah program harus dilakukan secara proporsional, termasuk dalam pelaksanaan MBG.

Pandangan tersebut disampaikan Vid saat menjadi pembicara dalam diskusi Economic Frontline 2026 bertajuk The Impact of Growing State Capitalism Toward Fiscal Policy and Energy Transition, Rabu (29/7). Forum itu membahas semakin besarnya peran negara dalam pembangunan ekonomi, termasuk implikasinya terhadap kebijakan fiskal dan berbagai program strategis nasional.

Vid mengatakan kehadiran pemerintah memang memiliki fungsi penting, yakni menciptakan keadilan sekaligus meningkatkan efisiensi. Namun, menurutnya, campur tangan negara juga memiliki batas yang harus dijaga agar tidak menimbulkan inefisiensi.

“Saya pakai analogi makanan, kehadiran pemerintah seperti garam. Tidak boleh terlampau banyak. Ada kadar tertentu. Ekonomi seperti itu, intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan, itu sama seperti makanan yang terlampau asin,” ungkapnya.

Ia kemudian mencontohkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Vid, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan program tersebut tidak mencapai seluruh populasi penerima.

Kata Vid, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), program Makan Bergizi Gratis hanya dibutuhkan 15 persen masyarakat. Namun pemerintah memberikan program tersebut kepada 100 persen sasaran.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda. Ia mengungkapkan lembaganya telah melakukan kajian mengenai MBG pada 2024. Hasil kajian tersebut menyimpulkan program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok anak yang memang membutuhkan.

Menurutnya, MBG sebaiknya hanya diberikan kepada sekitar 50 persen anak-anak Indonesia yang masuk kategori membutuhkan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar defisit anggaran negara tetap dijaga dan tidak melampaui batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).