Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 28 Juni 2026 | 06.55 WIB

Kemiskinan Meningkat saat PDB Melesat, Walhi Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen hanya Angka Imajiner!

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menilai anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen namun diiringi dengan meningkatnya kemiskinan terjadi karena model ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan serta merampas ruang hidup rakyat.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Mubes dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, keheranan terhadap anomali pertumbuhan ekonomi 5 persen yang diiringi peningkatan kemiskinan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan keheranan Presiden Prabowo seharusnya dijawab dengan keberanian untuk membongkar indikator pembangunan yang selama ini dijadikan acuan.

Menurutnya, ertumbuhan 5 persen yang selalu dipamerkan setiap kuartal hanyalah angka imajiner dan abstraksi statistik yang terputus dari realitas kehidupan rakyat di tingkat tapak

"Angka pertumbuhan 5 persen bahkan target 8 persen itu bersifat imajiner. Hal ini terjadi karena perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berfokus pada akumulasi modal, yaitu seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi," ujar Boy dalam keterangannya, Sabtu (27/6).

Boy mengatakan, aktivitas seperti pengerukan batu bara, perluasan tambang, hilirisasi nikel, serta ekspansi perkebunan sawit kerap dianggap sebagai prestasi ekonomi. Padahal aktivitas tersebut mengabaikan keberlanjutan ruang hidup rakyat dan ekosistem.

"Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi," tegasnya.

Lanjutnya, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut sistem di Indonesia keliru dan kekayaan negara mengalir ke luar merupakan pengakuan empiris atas kegagalan pendekatan ekonomi selama ini.

Pemerintah selama ini beranggapan bahwa pemberian karpet merah kepada investasi ekstraktif skala besar secara otomatis akan meneteskan kesejahteraan ke lapisan masyarakat terbawah. Namun, kenyataannya asumsi tersebut terbukti gagal total.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore