17 Poin dalam Revisi UU P2SK, Menkeu: Penting untuk Mendorong Ekonomi Nasional

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan 17 poin pada revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ketujuh belas topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6).

Tiga topik perubahan pada UU P2SK terkait dengan penguatan kelembagaan, yakni terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Topik berikutnya terkait evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR.

Topik kelima yaitu perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah. Keenam, demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketujuh, pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.

Kedelapan, penerbitan surat utang Danantara (Patriot Bond dan Merah Putih Bond). Kesembilan, pengaturan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi. Kesepuluh, dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.

Kesebelas, bursa mineral dan komoditas strategis. Ke-12, penguatan pengaturan aset kripto. Ke-13, pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring.

Ke-14, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Ke-15, peluasan penanganan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ke-16, penyelidikan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif.

Terakhir ke-17, penguatan pengawasan dan penyehatan perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pengesahan revisi UU P2SK ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar otoritas di sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.