Reynaldo Tekankan Hilirisasi Harus Inklusif, Perlu Pelibatan Berbagai Pihak

JawaPos.com - Calon Ketua Umum BPP HIPMI, Reynaldo Bryan, menegaskan keberhasilan program hilirisasi nasional tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan hilirisasi juga harus dilihat dari pemerataan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan pelaku usaha di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Reynaldo dalam Debat Ketiga Calon Ketua Umum BPP HIPMI. Agenda itu turut dihadiri Pendiri HIPMI Abdul Latief, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah panelis nasional seperti Sandiaga Uno, Raja Sapta Oktohari, Kiki Verico, dan Fithra Faisal Hastiadi.

Dalam pemaparannya, Reynaldo menilai tantangan utama pelaksanaan hilirisasi selama ini adalah belum meratanya distribusi manfaat ekonomi, khususnya di wilayah penghasil komoditas.

Baca Juga:Diagnosis Kanker Payudara dan Paru Jadi Lebih Presisi dengan NGS, Sekali Periksa Bisa Petakan 45 Mutasi Gen

“Pada prinsipnya, masalah utama hilirisasi yang selama ini terjadi di berbagai daerah adalah manfaat ekonominya yang belum terdistribusi secara merata. Karena itu, investasi dan industri yang tumbuh harus tetap melibatkan pengusaha lokal sehingga dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi pelaku usaha di daerah,” kata Reynaldo, Kamis (4/6).

Ia menekankan, pengusaha daerah tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi. Menurutnya, pelaku usaha lokal harus terlibat langsung dalam rantai nilai industri agar mampu meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Reynaldo juga menilai konsep hilirisasi ke depan perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih inklusif. Keberadaan pabrik maupun fasilitas pengolahan dinilai belum cukup jika tidak disertai penciptaan ekosistem usaha yang membuka ruang pertumbuhan bagi UMKM dan pengusaha lokal.

Baca Juga:Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

“Hilirisasi harus bersifat inklusif melalui penguatan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, serta kebijakan yang memastikan dampak ekonominya benar-benar dirasakan oleh pengusaha-pengusaha daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reynaldo menyebut HIPMI memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan pengusaha daerah dengan agenda pembangunan nasional.

Ia meyakini, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proyek hilirisasi akan mempercepat pemerataan ekonomi sekaligus melahirkan lebih banyak pengusaha tangguh di berbagai wilayah Indonesia.

“Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, tetapi manfaat ekonominya tidak kembali kepada masyarakat dan pelaku usaha setempat. Hilirisasi harus menjadi instrumen untuk menciptakan pemerataan, memperkuat pengusaha lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.